Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Hukum Adat Kampung Tua Pulau Rempang terhadap Dampak Proyek Rempang Eco-City di Kota Batam

Legal Protection For The Indigenous People of Kampung Tua Rempang Island Aginst The Impact of Rempang Eco-City Project in Batam City

Pembangunan Rempang Eco-City di Pulau Rempang, Kota Batam merelokasi masyarakat hukum adat Kampung Tua dari wilayah adatnya. Masyarakat hukum adat Kampung Tua yang menempati Pulau Rempang memberikan penolakan terhadap rencana relokasi yang akan dilakukan pemerintah karena berpotensi menghilangkan identitas masyarakat hukum adat di wilayahnya. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengakuan dan perlindungan hukum dengan kesesuaian peraturan perundang-undangan terhadap pemanfaatan wilayah yang diberikan pada masyarakat hukum adat Kampung Tua. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. SK Walikota Batam No.105/HK/III/2004 mengakuai wilayah dan tidak merekomendasikan wilayah yang ditetapkan untuk di berikan Hak Pengelolaan. Sehingga, pembangunan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat harus menjamin partisipasi dan perlindungan bagi masyarakat hukum adat Kampung Tua. Sebagai pemilik Hak Pengelolaan, BP Batam, dapat memanfaatkan tanah dengan bekerja sama dengan pihak lain, proyek Rempang Eco-City adalah rencana pembangunan antara BP Batam dan PT MEG. Pembangunan harus memberikan perlindungan bagi masyarakat hukum adat. Kurangnya jaminan terhadap partisipasi masyarakat hukum adat Kampung Tua dalam pembangunan Rempang Eco-City dan penghormatan terhadap pengakuan wilayah Kampung Tua, telah mengabaikan perlindungan bagi masyarakat hukum adat. 

The development of Rempang Eco-City in Rempang Island, Batam City is relocating the Kampung Tua indigenous community from their territory. The Kampung Tua indigenous community that occupies Rempang Island has rejected the relocation plan by the government because it has the potential to eliminate the identity of the indigenous community in its territory. The purpose of this research is to analyze legal recognition and protection with the suitability of laws and regulations on the utilization of the area given to the Kampung Tua indigenous community. This research is a normative legal research with statutory approach and concept approach. Batam Mayor Decree No.105/HK/III/2004 recognizes the area and does not recommend the designated area to be given Management Rights. Therefore, development in the area of indigenous peoples must guarantee the participation and protection of the Kampung Tua indigenous peoples. As the owner of the Management Rights, BP Batam, can utilize the land by cooperating with other parties, the Rempang Eco-City project is a development plan between BP Batam and PT MEG. Development must provide protection for customary law communities. The lack of guarantee for the participation of Kampung Tua indigenous people in the development of Rempang Eco-City and respect for the recognition of Kampung Tua's territory, has neglected the protection of indigenous people.