Perkembangan Teknologi khususnya dalam bidang Informasi dan Elektronik melahirkan suatu teknologi baru yaitu Teknologi Finansial (Tekfin). Dalam Tekfin terdapat beberapa macam, salah satu nya adalah pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Dalam kegiatannya, salah satu hal utama yang digunakan adalah Data Pribadi, terutama data pribadi penerima pinjaman. Dalam hal ini kegiatan Pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi masih tergolong baru termasuk penggunaan data pribadi dalam sistem elektronik, sehingga hal tersebut perlu diteliti bentuk perlindungan hukum atas Penggunaan data pribadi penerima pinjaman oleh Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan hukum. Teknik pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan untuk mempelajari bahan hukum yang relevan terhadap topik permasalahan. Teknik analisis data penelitian ini dengan metode kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa asas dalam peraturan di Indonesia yang bisa menjadi dasar terciptanya norma untuk melindungi data pribadi akan tetapi implementasi dari asas-asas yang ada dinilai belum maksimal, masih ada hal-hal lain yang belum diatur secara spesifik, hingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemilik Data Pribadi khususnya Peminjam. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa dalam perlindungan hukum pengguna khususnya perlindungan atas Data Pribadi, belum memiliki peraturan setingkat Undang-Undang hanya dalam tingkatan peraturan menteri, sehingga tidak memiliki kepastian hukum yang baik.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum , Data Pribadi ,  Pinjam   Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

    The development of technology, especially in the field of Information and Electronics gave birth to a new technology, namely Financial Technology (Fintech). In Fintech there are several types, one of which is lending and borrowing money based on information technology or Peer-to-Peer Lending. In its activities, one of the main things used is Personal Data, especially the personal data of loan recipients. In this case, Peer-to-Peer Lending activities are still relatively new, including the use of personal data in electronic systems, so this needs to be examined in the form of legal protection for the use of personal data of loan recipients by Peer-to-Peer Lending providers.

The research method used is normative research with a statutory approach, conceptual approach and legal comparison approach. Data collection techniques use library research to study legal material that is relevant to the topic of the problem. The data analysis technique of this research was qualitative method.

The results of this study indicate that there are several principles in regulations in Indonesia that can be the basis for the creation of norms to protect personal data, but the implementation of the principles is considered not optimal, there are other things that have not been specifically regulated, causing uncertainty the law for the owner of the Personal Data especially the Borrower. The results of this study also show that in the legal protection of users, especially the protection of Personal Data, do not yet have regulations at the level of Law only in the level of ministerial regulations, so they do not have good legal certainty.

Keywords: Legal Protection, Personal Data, Peer-to-peer lending.