Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik (Studi pada Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Desa Tasikmadu)

IMPLEMENTATION OF PUBLIC INFORMATION DISCLOSURE POLICY (A STUDY ON THE MANAGEMENT OF INFORMATION AND DOCUMENTATION SERVICES IN TASIKMADU VILLAGE, TUBAN REGENCY)

Keterbukaan informasi publik memiliki peran penting dalam pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Implementasi kebijakan keterbukaan informasi ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 serta Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2020 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam upaya pelaksanaannya, diperlukan dukungan dari berbagai aspek, baik regulasi, sumber daya, maupun komitmen dari aparatur pemerintahan desa. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi keterbukaan informasi publik yang wajib disediakan di Desa Tasikmadu, serta untuk mendeskripsikan dan menganalisis sejauh mana keterbukaan informasi publik telah dijalankan oleh pemerintah Desa Tasikmadu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi lapangan. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara mereduksi informasi yang kemudian disajikan dalam bentuk naratif, lalu ditarik kesimpulan berdasarkan analisis implementasi kebijakan menggunakan model Van Meter dan Van Horn. Dalam penelitian ini, keberhasilan pelaksanaan kebijakan dinilai berdasarkan enam indikator yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Desa Tasikmadu guna mewujudkan keterbukaan informasi publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik di desa belum berjalan secara maksimal. Beberapa hambatan utama yang ditemukan meliputi ketiadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus di tingkat desa, kurangnya kegiatan sosialisasi, keterbatasan sumber daya manusia, serta rendahnya tingkat literasi digital di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan penyusunan SOP yang terstruktur mengenai keterbukaan informasi publik, peningkatan kompetensi aparatur desa, serta penerapan strategi komunikasi yang lebih efektif guna mendorong terciptanya keterbukaan informasi yang lebih optimal di lingkungan desa.

Public information disclosure plays a strategic role in governance and community life. The implementation of this policy is based on Law Number 14 of 2008 and Regional Regulation Number 16 of 2020 concerning Public Information Disclosure. To support its implementation, synergy between regulations, resource availability, and the commitment of village government officials is required. This study aims to examine how the mandatory public information disclosure is implemented by the government of Tasikmadu Village, as well as to describe and analyze the extent to which this transparency has been realized. This research uses a qualitative method with a field study approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation. The data analysis process involved data reduction, presentation in narrative form, and drawing conclusions using the policy implementation model developed by Van Meter and Van Horn. The success of the implementation is measured by six key indicators that serve as a benchmark for realizing public information disclosure at the village level. The findings indicate that the implementation of the public information disclosure policy in Tasikmadu Village has not yet been fully optimized. The main obstacles include the absence of a Standard Operating Procedure (SOP) specifically regulating information disclosure at the village level, limited public outreach, inadequate human resources, and low levels of digital literacy among the community. Based on these findings, this study recommends the formulation of a clear SOP, capacity building for village officials, and the application of more effective communication strategies to promote transparent and equitable public information services.