IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERIZINAN PERDAGANGAN (STUDI PADA UMKM WARUNG KOPI DI KECAMATAN WIYUNG, KOTA SURABAYA)

IMPLEMENTATION OF TRADE LICENSING POLICY (STUDY ON MSME COFFEE SHOP IN WIYUNG DISTRICT, SURABAYA CITY)

Keberadaan warung kopi di Surabaya kini banyak ditemukan berbagai wilayah yang saat ini menjadi suatu permasalahan dalam ketaatan administrasi pengurusan SIUP. Sehingga perlu adanya upaya pemerintah untuk menetertibkan pelaku usaha dalam taat administrasi. Peraturan Walikota Surabaya N0.41/2021 tentang Perizinan berusaha, perizinan non berusaha dan pelayanan non perizinan. Adanya peraturan tersebut pemerintah kota Surabaya mengeluarkan kebijakan untuk setiap pelaku usaha UMKM warung kopi, cafe dan kedai kopi wajib memiliki SIUP. Setelah di keluarkan kebijakan tersebut masih banyak pelaku usaha UMKM yang belum mengantongi SIUP. Sehingga, perlu diketahui  bagaimana Implementasi Kebijakan Perizinan Perdagangan  pada pelaku usaha UMKM warung kopi di Kecamatan Wiyung, kota Surabaya. Dalam proses penelitian ini menerapkan penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik mengumpulkan data dari observasi dan wawancara dengan DPM-PTSP Kota Surabaya dan Kecamatan Wiyung Surabaya. Hasil penelitian menyatakan bahwa dari Ketepatan Kebijakan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik selaras dengan dikeluarkan regulasi dari pemerintah Kota Surabaya bahwa pelaku usaha yang Non KTP Surabaya dapat melakukan pengurusan SIUP. Ketepatan Pelaksanaan berjalan kurang optimal karena terdapat pelaku usaha yang belum mengantongi SIUP. Ketepatan Target juga berlangsung kurang optimal dikarenakan terdapat pelaku usaha yang minim pengatahuan teknologi dalam pengurusan SIUP di Sistem Online Single Submission (OSS) secara online. Ketepatan Lingkungan juga berlangsung dengan baik dari sudut internal implementor kebijakan tetapi dari sudut eksternalnya masih tampak kurang baik yaitu terbatasnya kontribusi dari pelaku usaha dalam pengimplementasian wajib memiliki SIUP.

Kata Kunci: Implementasi, Perizinan Perdagangan, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

The existence of coffee shops in Surabaya is now increasingly spreading in various areas which has now become a problem in the administrative compliance of SIUP management. So that there is a need for government efforts to bring order to business actors in obeying the administration. Surabaya Mayor Regulation N0.41/2021 concerning business licensing, non-business licensing and non-licensing services. With this regulation, the Surabaya city government issued a policy for every MSME business actor, coffee shops, cafes and coffee shops to have a SIUP. After the issuance of the policy, there are still many MSME business actors who have not pocketed SIUP. Thus, it is necessary to know how to implement the Trade Licensing Policy for coffee shop MSME business actors in Wiyung sub-district, Surabaya city. In the process of this research using descriptive qualitative research with techniques to collect data from observations and interviews with DPM-PTSP Surabaya City and District Wiyung Surabaya. From the results of research conducted by researchers, it is stated that from The Accuracy of The Policies Implemented, it can run well in line with the regulations issued by the Surabaya city government that business actors who are non-KTP Surabaya can manage SIUP. The accuracy of the implementation is not optimal because there are still business actors who have not pocketed SIUP. Target accuracy is also less than optimal because there are still business actors who have minimal technological knowledge in managing SIUP in the Online Single Submission (OSS) System online. Environmental Accuracy is also going well from the internal point of view of the policy implementer, but from the external point of view it still looks bad, namely the lack of contribution from business actors in implementing the mandatory SIUP.

Keywords: Implementation, Trade Permits, Micro, Small, and Medium Enterprises.