ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR 36/PDT.G/2023/PN.SBY TENTANG PENUNDAAN LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Perjanjian kredit yang menggunakan jaminan berupa hak tanggungan memiliki hak eksekutorial yang kuat, sehingga butuh putusan pengadilan untuk membatalkannya. Untuk menunda pelaksanaan eksekusi lelang hak tanggugan debitur perlu melakukan gugatan perdata . Penelitian ini berusaha mengkaji perkara gugatan penundaan eksekusi lelang hak tanggungan pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Sby. Pada penelitian ini bertujuan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Sby dan menganalisis bagaimana akibat hukum bagi para pihak dari putusan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Sby. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif dengan pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konsep.

 Hasil dari penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa majelis hakim dalam memutus perkara Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Sby mempertimbangkan tiga hal yaitu pertimbangan mengenai wanprestasi, pertimbangan keterlambatan karena Pandemi Covid-19 yang dianggap sebagai force majeur, dan pertimbangan  adanya  kebijakan yang mendukung stimulus   pertumbuhan ekonomi yang ada dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor  11/PJOK.03/2020Akibat hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Sby yang mengabulkan sebagian gugatan Penggugat. Sebidang tanah dan bangunan milik Penggugat II menjadi ditunda untuk dilelang. Penggugat I berhak mendapat restrukturisasi berupa perpanjanan jangka waktu penyelesaian kredit, Tergugat I wajib melakukan renegoisasi terhadap kredit Penggugat I, dan KPKNL Surabaya tidak dapat melanjutkan proses lelang.

Kata Kunci: Perjanjian Kredit, Penundaan Lelang, Force Majeur

Credit agreements that use collateral in the form of mortgage rights have strong executorial rights, so they require a court decision to cancel them. To delay the execution of the debtor's collateral rights auction, it is necessary to file a civil lawsuit. This research seeks to examine the case of the lawsuit for delaying the execution of the auction of mortgage rights in the Surabaya District Court Decision Number 36/Pdt.G/2023/PN Sby. This research aims to analyze the basis of the judge's considerations in deciding case Number 36/Pdt.G/2023/PN Sby and analyze the legal consequences for the parties of decision Number 36/Pdt.G/2023/PN Sby. This research is normative juridical research with a case approach, statutory approach and concept approach.

  The results of this research concluded that the panel of judges in deciding case Number 36/Pdt.G/2023/PN Sby considered three things, namely considerations regarding default, consideration of delays due to the Covid-19 pandemic which was considered a force majeure, and consideration of supporting policies. economic growth stimulus contained in the Republic of Indonesia Financial Services Authority Regulation Number 11/PJOK.03/2020. The legal consequences of the Surabaya District Court Decision Number 36/Pdt.G/2022/PN Sby which partially granted the Plaintiff's lawsuit. A plot of land and buildings belonging to Plaintiff II have been postponed for auction. Plaintiff I is entitled to restructuring in the form of an extension of the credit settlement period, Defendant I is obliged to renegotiate Plaintiff I's credit, and KPKNL Surabaya cannot continue the auction process.

Keyword: Credit Agreement, Postponement of Auction, Force Majeure