Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Aplikasi Jawa Timur Belanja Online (Jatim Bejo) di Inspektorat Provinsi Jawa Timur

Goods/Services Procurement Policy Implementation Through The East Java Application Online Shopping (Jatim Bejo) At The Inspectorate Of East Java Province

Pengadaan, barang/jasa merupakan ladang subur terjadinya kasus korupsi, mayoritas kasus korupsi yang terjadi utamanya di Provinsi Jawa Timur melibatkan permainan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan juga permainan dengan penyedia guna memperoleh keuntungan pribadi.  Aplikasi Jawa Timur Belanja Online atau Jatim Bejo adalah upaya yang diciptakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mencegah terjadinya kasus korupsi di lingkungan Provinsi Jawa Timur dengan memanfaatkan teknologi, informasi, dan, komunikasi. Inspektorat Provinsi, Jawa Timur merupakan Perangkat Daerah yang harus melaksanakan pengadaan barang/jasa menggunakan aplikasi ini utamanya Inspektorat merupakan panutan bagi Perangkat Daerah lainnya di Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Aplikasi Jawa Timur, Belanja Online (Jatim Bejo) di Inspektorat, Provinsi Jawa Timur.  

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, kualitatif dengan fokus penelitian menggunakan model implementasi kebijakan Richard Matland meliputi ketepatan,kebijakan, ketepatan pelaksana, ketepatan target, dan ketepatan lingkungan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan, dokumentasi. Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa pelaksanaan pengadaan, barang/jasa melalui aplikasi Jatim Bejo di Inspektorat Provinsi, Jawa Timur berjalan dengan baik berdasarkan, indikator ketepatan pelaksana dan ketepatan target. Pada indikator ketepatan kebijakan dan ketepatan lingkungan, peneliti menemukan,beberapa kendala yang terjadi yakni adanya miss pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) milik Inspektorat dimana nominalnya lebih kecil dibandingan harga di aplikasi serta terdapat penyedia yang cukup lambat merespon, terlambat mengirimkan barang, dan kebingungan terkait pajak. Saran yang dapat peneliti berikan yakni melaksanakan penyusunan DPA dengan lebih matang, melakukan komunikasi dan koordinasi secara konsisten dan berkesinambingan dengan penyedia maupun lembaga perumus kebijakan.

Kata Kunci : Implementasi, Pengadaan, Barang/Jasa, Jatim Bejo

Procurement, goods/services is a fertile field for corruption cases, the majority of corruption cases that occurred mainly in East Java Province involved playing Self-Estimated Prices (HPS) and also games with providers for personal gain. The East Java Online Shopping application or Jatim Bejo is an effort created by the East Java Provincial Government to prevent corruption cases from occurring in the East Java Province environment by utilizing technology, information, and communication. The Provincial Inspectorate, East Java is a Regional Apparatus that must carry out the procurement of goods/services using this application, primarily the Inspectorate is a role model for other Regional Apparatuses in the East Java Provincial Government. The purpose of this study was to analyze the Implementation of Goods/Services Procurement Policy Through the East Java Application, Online Shopping (East Java Bejo) at the Inspectorate, East Java Province.

This research uses descriptive, qualitative research with a research focus using Richard Matland's policy implementation model including accuracy, policy, implementation accuracy, target accuracy, and environmental accuracy. Data collection techniques used are interviews, observation, and documentation. The results of this study indicate that the implementation of procurement, goods/services through the Jatim Bejo application at the Provincial Inspectorate, East Java is going well based on indicators of the accuracy of the executor and the accuracy of the target. On the indicators of policy accuracy and environmental accuracy, the researchers found several obstacles that occurred, namely that there were misses in the Inspectorate's Budget Execution Document (DPA) where the nominal value was smaller than the price in the application and there were providers who were quite slow to respond, late in sending goods and confusion related to tax. The advice that researchers can give is to carry out the preparation of the DPA in a more mature manner and to communicate and coordinate consistently and continuously with providers and policy-formulating institutions.

Keywords : Implementation, Procurement, Goods/Services, Jatim Bejo