PELAKSANAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP REKLAME DI KOTA SURABAYA
IMPLEMENTATION OF ADMINISTRATIVE SANCTIONS AGAINST ADVERTISING IN THE CITY OF SURABAYA
Penelitian hukum ini bertujuan untuk menganalisis Pelaksanaan Sanksi Administratif Terhadap Reklame Di Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2023 dan mengetahui Kendala Satpol PP terhadap penertiban pelanggaran reklame di Kota Surabaya. Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan konseptual. Sumber penelitian ini diambil dari bahan hukum primer dan sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan.
Hasil penelitian hukum ini memberikan beberapa petunjuk Pelaksanaan tindakan hukum yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja terhadap pemasangan reklame tanpa izin adalah dengan mengirimkan surat teguran kepada pihak pemohon yang menyatakan bahwa reklame yang dipasang tersebut merupakan ilegal atau masa berlakunya telah habis, serta Upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terkait dengan reklame yang melanggar aturan yaitu : upaya preventif dan upaya represif. Kendala dalam penerapan sanksi administrasi bagi penyelenggara reklame yaitu berupa surat pemanggilan terhadap pemohon terkait pelanggaran izin yang telah dilakukan oleh penyelenggara reklame namun tidak ada tanggapan dari penyelenggara tersebut.
This legal research aims to analyze the Implementation of Administrative Sanctions Against Advertisements in the City of Surabaya based on the Regulation of the Mayor of Surabaya Number 21 of 2018 concerning the Procedures for Organizing Advertisements as amended by the Regulation of the Mayor Number 43 of 2023 and to find out the obstacles of Satpol PP in controlling advertisement violations in the City of Surabaya. This type of legal research is empirical legal research using a conceptual approach. The sources of this research are taken from primary and secondary legal materials using the technique of collecting legal materials for library studies. The results of this legal research provide several instructions for the implementation of legal actions taken by the civil service police unit against the installation of advertisements without permission, namely by sending a letter of warning to the applicant stating that the advertisement installed is illegal or its validity period has expired, as well as efforts made by the Civil Service Police Unit related to advertisements that violate the rules, namely: preventive efforts and repressive efforts. The obstacle in implementing administrative sanctions for advertising organizers is in the form of a summons letter to the applicant regarding violations of the permit that have been committed by the advertising organizer, but there has been no response from the organizer.