TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS TANAH NEGARA BEKAS AGRARISCH EIGENDOM  DI DESA DEPOK KECAMATAN KANDEMAN KABUPATEN BATANG (STUDI PUTUSAN NO. 619/PDT/2019/PT SMG)

JURIDICAL REVIEW OF TRESPASS AGAINST THE LAW ON THE LAND OF THE FORMER AGRARISCH EIGENDOM IN DEPOK VILLAGE, KANDEMAN DISTRICT, BATANG REGENCY (DECISION STUDY NO. 619 / PDT / 2019 / PT SMG)

Berdasarkan penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis tentang Perbuatan Melawan Hukum Atas Tanah Negara Bekas Agrarisch Eigendom Di Desa Depok Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang (Studi Putusan No. 619/Pdt/2019 PT SMG)” dengan tujuan untuk mengetahui dan memahami dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor : 619/PDT/2019/PT SMG tentang Perbuatan Melawan Hukum atas Tanah Negara Bekas Agrarisch Eigendom  dan untuk mengetahui dan memahami akibat hukum majelis hakim banding mengadili putusan Nomor 619/PDT/2019/PT SMG membatalkan putusan pengadilan Negeri Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Btg.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan penelitian hukum normatif dalam upaya untuk menganalisis secara mendalam bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara yang terkait dengan perbuatan melawan hukum atas tanah negara bekas Agrarisch Eigendom. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara menganalisis putusan terlebih dahulu menggunakan bahan hukum yang berkaitan dengan putusan tersebut, dilanjutkan dengan mencari asas – asas, undang – undang, peraturan – peraturan dan juga studi kepustakaan yang terkait dengan perbuatan melawan hukum atas tanah negara bekas Agrarisch Eigendom.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Berdasarkan analisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor: 619/PDT/2019/PT SMG tentang Perbuatan Melawan Hukum atas Tanah Negara Bekas Agrarisch Eigendom sudah benar. Hal ini bukan ranah wewenang Pengadilan Negeri melainkan ranah Pengadilan Tata Usaha Negara. Dapat disimpulkan bahwa Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri ditolak dan dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam kasus ini jika di analisis dari segi Onrechtmatige aad Perbuatan Melawan Hukum Penguasa telah menimbulkan kerugian terhadap orang lain. Berdasarkan hasil yang telah diputuskan menunjukkan bahwa akibat hukum majelis hakim putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Btg tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan tidak dapat dilaksanakan. Selain itu dari Pengadilan tinggi memberikan peringatan kepada Pengadilan Negeri untuk tidak menangani kasus yang seperti ini, karena hal tersebut wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara.

Kata Kunci: Analisis Yuridis, Perbuatan Melawan Hukum, Tanah Negara, dan Agrarisch Eigendom 

Based on research entitled “juridical review of trespass against the law on the Land of the former Agrarisch Eigendom in Depok Village, Kandeman District, Batang Regency (decision study No. 619/Pdt/2019 PT SMG)” with the aim of knowing and understanding the basis of the judge's consideration in handing down decision number : 619/PDT/2019/PT SMG on unlawful acts on the Land of the former Agrarisch Eigendom State and to know and understand the legal consequences of the panel of Appeal judges adjudicating decision number 619/PDT/2019/PT SMG canceling the decision of the District Court Number 8 / Pdt.G / 2019 / PN Btg.

The research method used in this study is a normative legal research approach in an attempt to analyze in depth how the consideration of judges in deciding cases related to tort on the land of the former Agrarisch Eigendom state. The technique of collecting legal materials is carried out by analyzing the decision first using legal materials related to the decision, followed by looking for principles, laws, regulations and also literature studies related to unlawful acts on the land of the former Agrarisch Eigendom state.

The results showed that based on the analysis of the judge's consideration in passing judgment number: 619/PDT/2019/PT SMG on trespassing on the Land of the former Agrarisch Eigendom State is correct. This is not the domain of the authority of the District Court but the domain of the Administrative Court. It can be concluded that the decision issued by the District Court is rejected and can be declared to have committed an unlawful act. In this case if in the analysis in terms of Orechtmatige Aad unlawful acts of the authorities have caused harm to others. Based on the results that have been decided, it shows that the legal consequences of the panel of judges decision Number 8 / Pdt.G / 2019 / PN the Btg no longer has binding legal force and cannot be implemented. In addition, the High Court warned the District Court not to handle cases like this, because it is the authority of the Administrative Court.

Keywords: juridical analysis, Tort, State Land, and Agrarisch Eigendom