Analisis Kewajiban Perpajakan Atas Pengelolaan Keuangan Desa Sugihwaras Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro.
Analysis of tax Obligations for Financial management of Sugihwaras Village, Sugihwaras District Bojonegoro District.
Desa Sugihwaras Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2020 hingga 2022 jumlah nominal pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, terutama pajak pertambahan nilai. Hal ini dikarenakan desa melakukan pembelian terhadap barang/jasa untuk kebutuhan pengembangan infrastruktur desa, sehingga terkena pajak pertambahan nilai. Desa Sugihwaras Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro tidak melakukan kewajibannya secara penuh terutama, dalam hal penyerahan bukti potong atau pungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk rekanan atau pihak yang bekerjasama dengan Pemerintah Desa Sugihwaras. Dikhawatirkan apabila pihak perangkat desa tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya, maka akan terjadi penyelewengan penggunaan dana desa khususnya terkait pajak. Bendahara tidak memberikan bukti potong setelah melakukan transaksi karena program pemerintah yang mengharuskan untuk memprioritaskan Sumber Daya Alam (SDA) ataupun manusia yang berasal dari daerah setempat yang mana sebagian besar tidak memiliki NPWP. Dalam hal ini, pemerintah desa Sugihwaras tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa. Dengan adanya permasalahan tersebut, maka memicu peneliti untuk mengetahui bagaimana kewajiban perpajakan atas pengelolaan keuangan di desa yang selama ini dijalankan oleh pemerintah Desa Sugihwaras. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perpajakan atas pengelolaan keuangan Desa Sugihwaras Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan metode penelitian lapangan (field research). Penelitian ini dilakukan di Desa Sugihwaras Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro. Teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis mengalir. Hasil penelitian diketahui bahwa penerapan perpajakan atas pengelolaan keuangan Desa Sugihwaras Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro, khususnya pada galian C dan PPN sudah sesuai dengan Undang-Undang. Akan tetapi, untuk pelaporannya masih belum sesuai dengan Undang-Undang karena adanya keterlambatan lapor sehingga terkena denda pajak, sehingga bisa dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan PMK Republik Indonesia Nomor 85/PMK.03/2019.
Kata Kunci : Kewajiban, Perpajakan, Pengelolaan keuangan
Sugihwaras Village, Sugihwaras District, Bojonegoro Regency in 2020 to 2022 the nominal amount of value added tax and income tax shows an increase from year to year, especially value added tax. This is because the village purchases goods/services for the needs of village infrastructure development, so it is subject to value added tax. Sugihwaras Village, Sugihwaras District, Bojonegoro Regency did not fulfill its obligations in full, especially in terms of submitting proof of withholding or collection of Value Added Tax (VAT) to partners or parties cooperating with the Sugihwaras Village Government. It is feared that if village officials do not carry out their obligations as they should, there will be misuse of village funds, especially related to taxes. The treasurer does not provide proof of deductions after making a transaction because of a government program that requires prioritizing natural resources (SDA) or people from the local area, most of whom do not have NPWP. In this case, the village government of Sugihwaras did not carry out its obligations as stated in Law Number 6 Concerning Villages. With these problems, it triggers researchers to find out how the tax obligations for financial management in the village have been carried out by the Sugihwaras Village government. The purpose of this study was to determine taxation on the financial management of Sugihwaras Village, Sugihwaras District, Bojonegoro Regency. This type of research is descriptive qualitative with field research methods (field research). This research was conducted in Sugihwaras Village, Sugihwaras District, Bojonegoro Regency. The data analysis technique used is the flow analysis model. The results of the research show that the implementation of taxation on the financial management of Sugihwaras Village, Sugihwaras District, Bojonegoro Regency, especially on excavation C and VAT is in accordance with the law. However, for reporting it is still not in accordance with the law due to delays in reporting so that it is subject to tax fines, so that it can be subject to sanctions in accordance with PMK regulations of the Republic of Indonesia Number 85/PMK.03/2019.
.
Keywords: Liability, Taxation, Financial management