Sebagai negara berkembang, pemerintah Indonesia telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional 2018-2025 sebagai landasan pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Dan Undang-undang Nomor 24 tahun 2019 bertujuan untuk mengoptimalkan kreativitas sumber daya manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, mendukung daerah untuk membuka peluang ekonomi baru untuk mempercepat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Surabaya sebagai kota dengan jumlah industri kreatif terbesar dapat menjadi peluang untuk mengembangkan ekonomi daerah sehingga dapat mengurangi masalah ekonomi dan ketenagakerjaan di daerah. Didukung dengan upaya Pemerintah Kota Surabaya untuk mengembangkan Surabaya sebagai pusat usaha rintisan digital, pemerintah daerah memfasilitasi dengan Coworking Space. Sebagai infrastruktur penunjang ekonomi kreatif yang dapat diakses oleh warga Surabaya dan sekitarnya. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan sumber data sekunder. Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah teori peran pemerintah daerah Gede Diva (2009) yang membagi peran pemerintah menjadi tiga, yaitu peran pemerintah sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator. Hasil penelitian menunjukkan peran pemerintah daerah dalam pengembangan ekonomi kreatif Kota Surabaya melalui program koridor coworking space berdampak baik bagi pertumbuhan ekonomi kreatif daerah. Penyediaan infrastruktur coworking space membuka akses bagi masyarakat, maupun program-program pelatihan dan pengembangan bagi bisnis rintisan berbasis digital, UMKM, maupun masyarakat luas. Pertukaran pengetahuan mengenai industri kreatif dapat membangun jejaring ekonomi kreatif daerah, dan dapat membuka peluang kolaborasi yang luas, sehingga dapat meningkatkan daya saing pekerja kreatif daerah.

As a developing country, the Indonesian government has established Presidential Regulation No. 142 of 2018 concerning 2018-2025 National Creative Economy Development Master Plan as a foundation for developing the creative economy in Indonesia. And Law Number 24 of 2019 aims to optimize the creativity of human resources based on cultural, scientific and / or technological heritage. With the enactment of Law No. 23 of 2014 concerning local governments, supporting regions to open new economic opportunities to accelerate and encourage regional economic growth. Surabaya as a city with the largest number of creative industries can be an opportunity to develop the regional economy so that it can reduce the economic and employment problems in the area. Supported by the efforts of the Surabaya City Government to develop Surabaya as a centre for digital startups, the local government facilitates with Coworking Space. As a creative economic supporting infrastructure that can be accessed by residents of Surabaya and surrounding areas. This research uses literature study method with secondary data sources. The focus of research in this study is the theory of the role of local government Gede Diva (2009) which divides the role of government into three, namely the role of government as facilitator, regulator, and catalyst. The results showed the role of the local government in the development of the creative economy of Surabaya through the coworking space corridor program had a good impact on the growth of the creative economy of the region. The provision of coworking space infrastructure opens access to the community, as well as training and development programs for digital-based, SME, and wider community startups. The exchange of knowledge about the creative industries can build regional creative economic networks and can open broad opportunities for collaboration, thereby increasing the competitiveness of regional creative workers.