ANALISIS YURIDIS PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU TENTANG PERUBAHAN  BIAYA PENGELOLAAN DANA INVESTASI SECARA  SEPIHAK OLEH PELAKU USAHA PADA POLIS ASURANSI JIWA  PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE

JURIDICAL ANALYSIS INCLUSION OF STANDARD CLAUSES ON CHANGES IN THE COST OF INVESTMENT FUND MANAGEMENT UNILATERALLY BY BUSINESS ACTORS IN THE LIFE INSURANCE POLICY OF PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE

Kehidupan manusia terikat dengan peristiwa tidak pasti yang memunculkan risiko dan dapat menimbulkan kerugian. Asuransi merupakan salah satu bentuk manajemen atau pengendalian risiko. Salah satu asuransi yaitu asuransi jiwa. Dalam asuransi jiwa, terdapat suatu perjanjian baku tertulis. Perjanjian baku yang dibuat oleh pelaku usaha dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen. Salah satu klausula yang memberatkan konsumen yaitu terdapat pada polis Asuransi Jiwa PT. Prudential Life Assurance yang menyatakan bahwa tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konflik norma yang terdapat pada ketentuan Angka 5.6 polis Asuransi Jiwa Prudential dengan  ketentuan pencantuman klausula baku yang terdapat dalam Pasal 18 ayat (1) Huruf G Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta Pasal 22 ayat (3) Huruf F Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Penelitian ini juga menganalisis bagaimana bentuk upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen selaku nasabah terkait pencantuman klausula baku tentang perubahan secara sepihak oleh pelaku usaha pada polis Asuransi Jiwa Prudential berdasarkan hukum positif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menyatakan bahwa pada ketentuan Angka 5.6 polis Asuransi Jiwa Prudential tidak sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) Huruf G Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Pasal 22 ayat (3) Huruf F Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan karena perjanjian kredit pembiayaan konsumen telah mencantumkan klausula berupa pengubahan secara sepihak oleh pelaku usaha, dan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen yaitu melalui jalur litigasi maupun non litigasi.

Kata Kunci: perjanjian baku, konsumen, pelaku usaha

Human life is bound to uncertain events that pose risks and cause losses. Insurance is a form of risk management or control. Life insurance is one of them. In life insurance, there is a standard written agreement. Standard agreements made by business actors can cause insufficient to consumers. Furthermore, a clause that burdens consumers is that consumers are compulsory to comply with regulations in the form of new, continued or advanced changes made unilaterally by business actors when consumers take services they acquire, as stated in the Life Insurance policy of PT. Prudential Life Assurance.The purpose of this study was to analyze the conflict of norms contained in Number 5.6 of the Prudential Life Insurance policy in terms of the inclusion of standard clauses included in article 18 section (1) point G Consumer Protection Act and article 22 section (3) point F Regulation Financial Services Authority Number: 1/POJK.07/2013 concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector. In addition, this study also analyzed the forms of legal action taken by consumers as recipients respecting standard clauses regarding unilateral changes by business actors in Prudential Life Insurance policies based on positive law in Indonesia.This study used a normative juridical inquiry, a statutory approach and a conceptual approach. Primary legal materials and secondary legal materials were accustomed. In conclusion, This study stated that Number 5.6 of the Prudential Life Insurance policy was not by article 18 section (1) point G the Consumer Protection Act and article 22 section (3) point F Regulation Financial Services Authority Number: 1/POJK.07/2013 Consumer Protection in the Financial Services Sector because the consumer financing credit agreement had included clauses in unilateral changes by business actors. Nonetheless, consumers can take legal remedies through litigation and non-litigation.

Keywords: standard agreement, consumer, business actor