PERBANDINGAN HUKUM TERKAIT DENGAN FEMALE GENITAL MUTILATION ANTARA INDONESIA, GUINEA, DAN MESIR MENURUT HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL

LAW  COMPARASION RELATING TO FEMALE GENITAL MUTILATION BETWEEN INDONESIA, GUINEA, AND EGYPT BY INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS

Female Genital Mutilation yang kemudian disebut FGM atau yang biasa disebut oleh masyarakat Indonesia yaitu sunat perempuan. Praktik FGM ini dilakukan dengan mengangkat sebagian atau seluruh alat kelamin perempuan, yang tidak memiliki manfaat kesehatan dan berbahaya bagi perempuan. Praktik FGM ini dilakukan di Indonesia dan sebagian besar Afrika seperti Mesir, dan Guinea. Praktik ini sangat membahayakan perempuan bukan hanya dari psikis dan seksual tetapi juga dapat berujung kematian karena pendarahan dalam prakteknya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa perbandingan hukum pidana terkait Female Genital Mutilation antara Indonesia, Guine dan Mesir Menurut Hukum Hak Asasi Manusia Internasional. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum (legal research). Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik FGM menyangkal terkait dengan hak- hak perempuan dan anak, serta praktik FGM tidak sesuai dengan konvensi internasional terkait dengan hak asasi manusia yaitu konvensi CEDAW, konvensi ICCPR, konvensi ICESCR, dan konvensi CRC. Negara Indonesia, Guinea dan Mesir merupakan negara yang telah meratifikasi konvensi-konvensi tersebut, yang dimana seharusnya negara- negara yang telah meratifikasi harus memasukkan pengaturan yang terdapat dalam konvensi tersebut kedalam aturan negaranya. Di Guinea dan Mesir telah memiliki pengaturan terkait dengan larangan FGM yang terdapat dalam kitab pidananya. Di Guinea pelaksana FGM akan dikenai hukuman penjara 3 bulan hingga 5 tahun, dii Mesir pelaksana FGM akan dikenakan hukuman penjara selama 1 tahun hingga 15 tahun. Pengaturan FGM di Indonesia setelah diterbitkannya PERMENKES Nomor 1636 tahun 2014 tidak memiliki pengaturan terkait dengan FGM.

Female Genital Mutilation which was later called FGM or what is commonly called by the Indonesian people is female circumcision. This FGM practice is carried out by removing part or all of the female genitalia, which has no health benefits and is harmful to women. This FGM practice is carried out in Indonesia and most of Africa such as Egypt and Guinea. This practice is very dangerous for women not only psychologically and sexually but can also lead to death due to bleeding in practice. The purpose of this study is to analyze the comparison of criminal law related to Female Genital Mutilation between Indonesia, Guinea and Egypt according to International Human Rights Law. This type of research is legal research. The results of the study can be concluded that the practice of FGM denies related to the rights of women and children, and the practice of FGM is not in accordance with international conventions related to human rights, namely the CEDAW convention, ICCPR convention, ICESCR convention, and CRC convention. The countries of Indonesia, Guinea and Egypt are countries that have ratified these conventions, in which the countries that have ratified should include the arrangements contained in the conventions into their country rules. In Guinea and Egypt already have regulations related to the prohibition of FGM contained in their criminal code. In Guinea, FGM implementers will be sentenced to 3 months to 5 years in prison, in Egypt FGM implementers will be sentenced to 1 year to 15 years in prison. Regulation of FGM in Indonesia after the issuance of PERMENKES Number 1636 of 2014 has no regulation related to FGM.