Digilib | Universitas Negeri Surabaya

Jenis Dokumen

Disertasi
Karya Akhir S1
Karya Akhir S2
Karya Akhir S3
Skripsi
Tesis
Tugas Akhir D3
Tugas Akhir D4

Fakultas

Ilmu Pendidikan
Bahasa & Seni
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Ilmu Sosial & Politik
Hukum
Psikologi
Teknik
Ekonomika dan Bisnis
Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan
Vokasi
Pascasarjana

MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS DALAM PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS TERKAIT KETIDAKPATUHAN PEMBACAAN AKTA DI HADAPAN PENGHADAP DAN SAKSI

Kode Dokumen : 0139/FH-HUK/2025

Penulis Utama : Diana Putri Sofia

NIM Penulis Utama: 19040704103

Tahun : 2025

Judul ID :

MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS DALAM PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS TERKAIT KETIDAKPATUHAN PEMBACAAN AKTA DI HADAPAN PENGHADAP DAN SAKSI

Judul EN :

The Role of the Regional Supervisory Council of Notaries in Handling Violations of the Notary Code of Ethics Related to Noncompliance with Reading the Deed in the Presence of Clients and Witnesses

Sumber : UNESA - Fakultas Hukum - Jurusan S1 Ilmu Hukum - 19040704103 - 2025

Jenis Dokumen : Karya Akhir S1

Abstrak ID :

Penelitian ini mengeksplorasi peran Majelis Pengawas Daerah (MPD) berdasarkan Undang‑Undang Jabatan Notaris (UUJN) dalam menangani pelanggaran kode etik, khususnya terkait kewajiban membaca akta di hadapan penghadap dan saksi. Melalui pendekatan yuridis normatif, studi ini menelaah isi UUJN, kode etik notaris, dan regulasi turunannya. MPD berfungsi sebagai pintu pertama pengaduan, menerima laporan masyarakat dan melakukan pemeriksaan awal secara objektif dan transparan MPD tidak menjatuhkan sanksi langsung, tetapi merekomendasikan hasil pemeriksaan kepada Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dan Pusat untuk penjatuhan sanksi lebih lanjut.

Terkait pelanggaran pembacaan akta, UUJN mewajibkan notaris membacakan akta di hadapan paling sedikit dua saksi, kecuali jika pihak penghadap telah membaca sendiri dan menyatakan secara resmi Pelanggaran kewajiban ini menyebabkan akta kehilangan status otentik dan hanya bernilai sebagai akta di bawah tangan. MPW menjatuhkan teguran lisan atau tertulis, sementara MPP atau Menteri Hukum dan HAM dapat memberlakukan pemberhentian sementara atau permanen, tergantung tingkat pelanggaran.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengawasan berjenjang ini cukup efektif dalam menjaga integritas profesional dan memberi efek jera. Namun, efektivitasnya masih terbatas oleh rendahnya kesadaran masyarakat terhadap prosedur notaris dan kurang partisipasi aktif dalam proses pengaduan Rekomendasi diarahkan pada penguatan kelembagaan MPD, peningkatan sosialisasi UUJN dan kode etik kepada masyarakat, serta peningkatan kapabilitas anggota MPD dalam melaksanakan tugas supervisi dan pembinaan. Hal ini diharapkan dapat memastikan kepatuhan notaris terhadap kewajiban pembacaan akta, sekaligus memperkokoh kepercayaan publik pada profesi kenotariatan.

Kata Kunci : Kode Etik Notaris, MPD, Pembinaan dan Pengawasan

Abstrak EN :

This study examines the role of the Regional Supervisory Council (Majelis Pengawas Daerah, MPD) under the Notary Law (UUJN) in monitoring notaries who violate the ethical code, specifically regarding the failure to read deeds in the presence of the appearing parties and witnesses and evaluates the sanctions applied along with their implementation mechanisms.

Using a normative legal method, the research analyzes provisions in UUJN and the Notary Ethical Code. According to Article 16(1)(m) UUJN, a notary is required to read the deed aloud before the appearers, in the presence of at least two witnesses, followed by simultaneous signing by all parties and the notary. Failure to comply reduces the deed’s status to privately-held, undermining its evidentiary value

The MPD acts as the initial recipient of written complaints and conducts preliminary assessments and protocol reviews . While MPD lacks sanctioning power, its findings are forwarded to the Regional Supervisory Council (MPW), which may issue verbal or written warnings. Serious violations are escalated to the Central Council (MPP), which can impose temporary suspension, and even recommend permanent dismissal to the Minister of Law and Human Rights This layered oversight approach ensures objectivity, transparency, and the right to defense. However, its effectiveness is limited by low public awareness of notarial obligations and inconsistent public engagement in complaints and hearings. Recommendations include: strengthening MPD institutional capacity, expanding community education on UUJN and ethical standards, and enhancing MPD members’ competency in supervision and early intervention. These steps are vital to secure compliance with deed-reading obligations, uphold notary integrity, and reinforce public trust in the notary profession.

Keywords: Notary Code of E_$thics, Re_$gional Supervisory Council (MPD), Guidance_$ and Oversight

Link Artikel

File Abstrak

File Lampiran