KAJIAN YURIDIS ATAS KEBIJAKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) PADA PT JASA MARGA TERHADAP PEKERJA AKIBAT PENERAPAN SISTEM OTOMATISASI

JURIDICAL STUDY ON THE TERMINATION OF EMPLOYMENT (PHK) AT JASA MARGA LTD TO WORKERS DUE TO THE IMPLEMENTATION OF THE AUTOMATION SYSTEM

    Alternatif sistem pembayaran tol selain pembayaran tunai adalah melalui e-toll. Kehadiran e-toll memberikan dampak bagi karyawan PT Jasa Marga yakni akan terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Hakekatnya setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan serta menerima imbalan dari hasil pekerjaannya. Tujuan penelitian ini ialah menganalisis PHK yang disebabkan dari penerapan sistem otomatisasi telah menjamin hak-hak pekerja dalam UU Ketenagakerjaan dan menganalisis sejauh mana negara menjamin hak – hak pekerjanya yang di-PHK akibat penerapan sistem otomatisasi untuk mendapatkan haknya sebagai pekerja. Penelitian ini menggunakan metode pendekatam konseptual, dan pendekatan perundang-udangan. Hasil penelitian ini adalah pemutusan hubungan kerja dengan alasan otomatisasi tidak bisa dilakukan semena-mena oleh perusahaan karena menurut UU Ketenagakerjaan adalah upaya terakhir dan harus mengikuti Putusan MK Nomor 19/PUU-IX/2011. Pemutusan hubungan kerja akibat otomatisasi juga harus memperhatikan hak tenaga kerja khususnya mengenai uang pesangon. Negara tetap bertanggungjawab dikarenakan program otomatisasi merupakan program pemerintah melalui Permen PUPR Nomor 16/PRT/M/2017 tentang Transaksi Non Tunai di Jalan Tol. PT. Jasa Marga juga merupakan BUMN melalui PP Nomer 4 Tahun 1978 sehingga seharusnya sejalan dengan prinsip pembangunan nasional dalam UU BUMN dan UU Ketenagakerjaan. Diperlukan aturan mengenai PHK akibat adanya otomatisasi yang lebih tegas serta kesadaran dari BUMN dan pemerintah mengenai perlindungan tenaga kerja.

Kata Kunci : Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Efek Penerapan Sistem Otomatisasi, PT Jasa Marga

Alternative toll payment system other than cash payment is by e-toll. The presence of e-toll will have an impact for employees of PT Jasa Marga, namely the termination of employment. Essensially everyone has the same opportunity to get a job and receive rewards from the work. The purpose of this research is to analyze layoffs caused by the implementation of automation systems have guaranteed workers' rights in the Labor Law and analyze the extent to which the state guarantees the rights of workers who are laid off due to the application of automation systems to obtain their rights as workers. This research uses conceptual shortatam method, and shrimping approach. The result of this study is termination of employment by reason of automation cannot be done arbitrarily by the company because according to the Manpower Law is a last resort and must follow the Decision of the Court No. 19/PUU-IX/2011. Termination of employment due to automation should also pay attention to labor rights, especially regarding severance money. The state remains responsible because the automation program is a government program through Permen PUPR No. 16/PRT/M/2017 on Non-Cash Transactions on Toll Roads. Pt. Jasa Marga is also a state-owned enterprise through PP Number 4 of 1978 so that it should be in line with the principles of national development in the SOE Law and the Manpower Law. Rules on layoffs are needed due to more assertive automation and awareness from SOEs and the government regarding labor protection.

Keywords: Termination of Employment, Effects of Implementing Automation Systems, Jasa Marga Ltd.