PROBLEMATIKA PELAKSANAAN TIM ASESMEN TERPADU DALAM PENANGANAN PELANGGARAN PASAL 127 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NARKOTIKA DI KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG PERAK SURABAYA 

Problems In The Implementation Of An Integrated Assessment Team In Handling Violations Of Article 127 Paragraph (1) Of The Narcotics Law at Tanjung Perak District Attorney's Office In Surabaya

Praktiknya penanganan perkara narkotika Pasal 127 UU Narkotika umumnya selalu terdapat Tim Asesmen Terpadu (TAT) yang merupakan tim yang terdiri dari Tim Dokter dan Tim Hukum. Tim inilah yang menentukan tersangka dinyatakan sebagai pecandu, pengedar narkotika, atau penyalahguna narkotika. Kedudukanya dalam proses peradilan pidana menjadi sangat krusial. Namun dalam praktek dilapangan TAT tidak berjalan semestinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji problematika pelaksanaan Tim Asesmen Terpadu (TAT) dalam penanganan perkara penyalahgunaan narkotika berdasarkan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 di Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya. Meskipun TAT diamanatkan dalam regulasi sebagi instrumen penting dalam menentukan status hukum penyalahguna narkotika, implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala, melalui pendekatan yuridis empiris dan pengumpulan data primer dari informan. Penelitian ini menemukan bahwa hambatan utama terletak pada keterbatasan anggaran, kurangnya sinergi antar instansi, serta belum optimalnya pemahaman aparat terhadap rehabilitasi serta penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi internal, peningkatan kapasitas aparatur, dan konsistensi penegakan hukum berbasis keadilan restoratif.

In practice, the handling of narcotics cases under Article 127 of the Narcotics Law generally involves the presence of an Integrated Assessment Team (TAT), which consists of a Medical Team and a Legal Team. This team plays a crucial role in determining whether a suspect is classified as an addict, a drug dealer, or a drug abuser. Its position in the criminal justice process is highly significant. However, in reality, the implementation of the TAT does not function as intended. This research aims to examine the problems in the implementation of the Integrated Assessment Team (TAT) in handling narcotics abuse cases based on Article 127 paragraph (1) of Law Number 35 of 2009 at the District Attorney’s Office of Tanjung Perak Surabaya. Although the TAT is mandated by regulation as an essential instrument in determining the legal status of drug abusers, its implementation still faces several obstacles. Using a juridical-empirical approach and collecting primary data from informants, this study finds that the main challenges lie in limited budget, lack of coordination among institutions, and insufficient understanding of rehabilitation by law enforcement officers.This study recommends strengthening internal regulations, improving the capacity of law enforcement personnel, and ensuring consistent application of restorative justice principles.