Kajian Yuridis Pengakuan Masyarakat Hukum Adat di Wilayah IKN Dalam Upaya Memberikan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat

Juridical Study Of The Recognition Of  Indigenous Communities In The IKN Region in an Effort To Provide The Protection Of Indigenous Community Land Rights

Bertambahnya jumlah populasi di Indonesia, serta kebutuhan terkait fasilitas penunjang kehidupan didalamnya. Menuntut pemerintah bekerja keras dalam hal pemenuhan kebutuhan warga negaranya, salah satunya mencakup Ibukota sebagai jantung utama pusat pemerintahan, perekonomian dan lain sebagainya. Hal ini membuat beban sebuah ibukota tidaklah kecil, sehingga dengan beban yang begitu besar di tambah dengan kondisi ibukota Jakarta semakin tahun  tidak layak diteruskan menjadi ibukota. Dengan pilihan menggantikan ibukota ke tempat baru menjadi solusi terbaru yang ambil, yakni menjadikan Kalimantan Timur sebagai Ibukota Nusantara sebagai penggantinya. Mengingat wilayah ini sebagian besar masih berupa hutan dan kebun , serta masyarakat hukum adat yang mendiaminya sejak lama menjadi problematika terbaru bagi pemerintah. Dimana masyarakat hukum adat diharuskan berpindah dari tempat kediaman guna kepentingan pembangunan ibukota nusantara. Lantas bagaimana dengan perlindungan hak atas tanah masyarakat hukum adat tersebut?. Dengan tujuan mengetahui apa  bentuk pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di ibu Kota Nusantara dalam upaya memberi perlindungan hak atas tanah masyarakat hukum adat. Dan Untuk mengetahui aspek hukum tentang pengakuan masyarakat hukum adat terhadap hak-hak masyarakat hukum adat. Menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dengan hasil penelitian menunjukan walaupun saat ini undang-undang tersebut masih berbentuk rancangan undang-undang masyarakat hukum adat dalam tahap proses pembahasan harmonisasi prolegnas DPR RI 2020-2024 yang belum selesai. Tetapi setidaknya dengan adanya  peraturan daerah kabupaten Paser Nomor 4 tahun 2019 tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, hal ini tidak menjadikannya sebagai kekosongan norma hukum. Meskipun masih berbentuk peraturan daerah bukan undang-undang.

Kata kunci: Masyarakat Hukum Adat,Ibukota Nusantara, Pengakuan

The increasing population in Indonesia, as well as the needs related to life support facilities in it. Demand that the government work hard in terms of meeting the needs of its citizens, one of which includes the capital as the main heart of the center of government, economy and so on. This makes the burden on a capital city not small, so that with such a large burden, coupled with the condition of the capital city, Jakarta is increasingly unfit to continue as the capital. With the choice of replacing the capital to a new place, it is the latest solution to take, namely making East Kalimantan the capital of the archipelago as a replacement. Considering that most of this area is still forest and plantations, and the indigenous peoples who have lived in it for a long time, this is the latest problem for the government. Where customary law communities are required to move from their place of residence for the benefit of developing the archipelago's capital. So what about the protection of the customary community's land rights? With the aim of knowing what forms of recognition and protection of indigenous peoples in the capital city of the Archipelago in an effort to provide protection for customary law community land rights. And to find out the legal aspects regarding the recognition of customary law communities for the rights of indigenous peoples. Using a type of statutory approach and conceptual approach. The results of the research show that although currently the law is still in the form of a draft law on indigenous peoples, it is in the process of discussing the harmonization of the 2020-2024 DPR RI National Legislative Assembly which has not yet been completed. But at least with the existence of the Paser district regional regulation Number 4 of 2019 regarding the recognition and protection of customary law communities, this does not make it a void in legal norms. Even though it is still in the form of regional regulations, not laws.

Keywords: Capital of the archipelago, indigenous people,Confession