Alternatif Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Peretasan di Indonesia dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Alternative Sanctions for Hacking Crime in Indonesia according to the Electronic Information and Transaction Law

Tindak pidana peretasan merupakan akar dari cybercrime terhadap kerahasiaan, integritas, ketersediaan sistem informasi dan elektronik maupun dokumen elektronik. Peretas tentu memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka pembangunan internet. Mereka melakukan pengujian terhadap sistem untuk memperoleh hasil yang memiliki standar baik dalam penggunaan internet, mengembangkan kemampuannya untuk menjaga serta meningkatkan keamanan siber pada situs-situs resmi perusahaan hingga pemerintahan agar terhindar dari ancaman peretasan lainnya yang dapat merugikan negara. Ketentuan sanksi pidana di Indonesia yang dapat diancamkan bagi peretas nyatanya belum efektif untuk mengurangi angka cybercrime di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penanganan pelaku tindak pidana peretasan di Indonesia serta mengidentifkasi dan menganalisis bentuk alternatif pidana bagi pelaku tindak pidana peretasan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual. Teknik analisis data penelitian adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan pelaku tindak pidana peretasan di Indonesia saat ini diatur dalam Pasal 30 jo 46 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu jenis sanksi berupa pidana penjara dan pidana denda kurang efektif untuk mengurangi angka cybercrime di Indonesia karena keahlian khusus yang dimiliki oleh peretas sehingga perlu adanya alternatif pidana. Bentuk alternatif pidana bagi pelaku tindak pidana peretasan di Indonesia yaitu pidana pengawasan dan pidana kerja sosial.

The criminal act of hacking is the root of cybercrime against confidentiality, integrity, availability of information systems and electronics and electronic documents. Hackers certainly have a very important role in the framework of internet development. They carry out tests on the system to obtain results that have good standards in internet use, develop its ability to maintain and improve cybersecurity on official corporate to government websites to avoid other hacking threats that can harm the state. Provisions for criminal sanctions in Indonesia that can threaten hackers are in fact not yet effective in reducing the number of cybercrimes in Indonesia. This study aims to identify the handling of perpetrators of criminal acts of hacking in Indonesia and to identify and analyze alternative forms of punishment for perpetrators of criminal acts of hacking in Indonesia. The research method used is normative juridical using statutory approaches, historical approaches, comparative approaches, and conceptual approaches. Research data analysis technique is qualitative. The results of the study show that the handling of perpetrators of criminal acts of hacking in Indonesia is currently regulated in Article 30 in conjunction with 46 of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, namely the types of sanctions in the form of imprisonment and fines are less effective in reducing the number of cybercrimes in Indonesia due to expertise. specifically owned by hackers so that there is a need for an alternative crime. Alternative forms of punishment for perpetrators of criminal acts of hacking in Indonesia are supervision punishment and social work punishment