Implementasi Kebijakan Mediasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya

Implementation of Mediation Policy for Industrial Relations Dispute Settlement at the Surabaya City Industry and Manpower Office

Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pandangan yang memicu pertentangan antara pengusaha atau kelompok pengusaha dengan pekerja atau serikat pekerja/serikat buruh, yang disebabkan oleh ketidaksepakatan terkait hak, kepentingan, pemutusan hubungan kerja, atau konflik antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan. Ketegangan ini sering muncul ketika terdapat perbedaan persepsi antara pekerja dan pihak perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan adanya penyelesaian untuk mengatasi perselisihan ini. Salah satu cara untuk menyelesaikan konflik hubungan industrial adalah melalui proses mediasi yang dilakukan di Dinas Tenaga Kerja. Mediasi Hubungan Industrial, atau sering disebut sebagai Mediasi, merupakan pendekatan penyelesaian sengketa dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang difasilitasi oleh satu atau lebih mediator yang bersikap netral. Dalam melaksanakan mediasi, diperlukan informasi dan tahapan secara internal hingga eksternal yang baik dan jelas. Pelaksana mediasi dan bagaimana pelaksanaannya merupakan inti dari kebijakan mediasi yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pelaksanaan kebijakan mediasi dalam menangani penyelesaian konflik hubungan industrial di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya. Pendekatan penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah metode kualitatif deskriptif. Data penelitian diperoleh dan dihimpun melalui kegiatan observasi, kajian literatur, wawancara, serta pengumpulan dokumen. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam aspek penyampaian informasi kepada target sasaran sedikit kurang baik karena tidak adanya sosialisasi. Namun, kejelasan dan konsistensi informasi untuk para pelaksana sangatlah baik. Aspek sumber daya untuk melaksanakan mediasi, khususnya staf, wewenang, dan fasilitas memiliki kekurangan berupa kurangnya jumlah mediator dan ruang mediasi hingga wewenang untuk melakukan upaya lebih. Dalam aspek disposisi, para staf telah memenuhi syarat kualifikasi yang mencakup keterampilan dan sikap yang dibutuhkan. Sementara itu, pelaksanaan kebijakan mediasi oleh Disperinaker Surabaya telah selaras dengan SOP yang telah ditetapkan. Penulis menyarankan untuk mengadakan sosialisasi kepada masyarakat serta meningkatkan jumlah mediator dan menyediakan lebih banyak ruang mediasi.

Kata Kunci: Implementasi, Perselisihan Hubungan Industrial, Mediasi