KOORDINASI BADAN KOORDINASI WILAYAH II BOJONEGORO DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUTUR LINTAS KABUPATEN GRESIK DAN KABUPATEN MOJOKERTO

Coordination of Bojonegoro Region II Coordinating Board in Infrastructure Development Across Gresik Regency and Mojokerto Regency

Bakorwil dibentuk dengan tujuan supaya pembangunan setiap daerah dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Terlebih daerah dengan kondisi geografis seperti Provinsi Jawa Timur yang memiliki jumlah kabupaten/kota terbanyak di Indonesia. Sebagai badan koordinasi wilayah, Bakorwil II Bojonegoro memiliki peran penting dalam koordinasi pembangunan dan pemerintahan di wilayah kerjanya. Terlebih koordinasi pembangunan infrastruktur lintas kabupaten seperti koordinasi Kabupaten Gresik dan Kabupaten Mojokerto. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana koordinasi yang dilakukan oleh Bakorwil II Bojonegoro dalam koordinasi pembangunan infrastruktur lintas Kabupaten Gresik dan Kabupaten Mojokerto. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini menggunakan teori indikator koordinasi dalam proses manajemen menurut Handayaningrat yakni komunikasi, kesadaran pentingnya koordinasi, kompetisi partisipan, kesepakatan, komitmen, dan insentif koordinasi serta kontinuitas perencanaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bakorwil II Bojonegoro menjalankan koordinasi dalam pembangunan dengan cukup efektif dan tidak ada kendala berarti. Komunikasi yang terjalin antara Bakorwil II Bojonegoro dengan Pemerintah Kabupaten di wilayah kerjanya dinilai baik. Pemerintah Kabupaten Gresik dan Kabupaten Mojokerto menunjukkan komitmen yang tinggi dalam mengikuti dan menerapkan hasil dari koordinasi yang dilakukan serta memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan dapat berjalan dengan harmonis dan efektif. Koordinasi ini juga turut menghadirkan pejabat yang berwenang dan ahli pembangunan. Rapat koordinasi berhasil dilaksanakan dan menghasilkan kesepakatan bagi kedua daerah yang terlibat. Di dalam kesepakatan yang dibentuk tidak tercantum adanya sanksi apabila ada yang melanggar. Hasil kesepakatan juga tidak memberikan insentif apapun terhadap pelaksana koordinasi. Dengan adanya koordinasi ini, pembangunan lintas kabupaten di wilayah kerja Bakorwil II Bojonegoro dapat menjadi lebih terarah dan berkelanjutan. Saran yang bisa peneliti adalah diperlukan peningkatan komunikasi dan koordinasi berkelanjutan serta tindak lanjut yang konsisten setelah dilakukannya koordinasi.
Kata Kunci : Bakorwil, Koordinasi, Pembangunan 

Bakorwil was formed with the aim that the development of each region can be carried out in a sustainable manner. Especially regions with geographical conditions such as East Java Province which has the largest number of districts/cities in Indonesia. As a regional coordinating body, Bakorwil II Bojonegoro has an important role in coordinating development and governance in its working area. Especially the coordination of infrastructure development across districts such as the coordination of Gresik Regency and Mojokerto Regency. This study aims to describe how coordination is carried out by Bakorwil II Bojonegoro in coordinating infrastructure development across Gresik Regency and Mojokerto Regency. This research method uses descriptive research methods with a qualitative approach. The focus of this research uses the theory of coordination indicators in the management process according to Handayaningrat, namely communication, awareness of the importance of coordination, participant competition, agreement, commitment, and coordination incentives and planning continuity. The results showed that Bakorwil II Bojonegoro carried out coordination in development quite effectively and there were no significant obstacles. Communication between Bakorwil II Bojonegoro and the Regency Governments in its working area is considered good. The Gresik Regency and Mojokerto Regency governments show a high commitment to following and implementing the results of the coordination carried out and ensuring that the development carried out can run harmoniously and effectively. This coordination also included authorized officials and development experts. The coordination meeting was successful and resulted in an agreement for both regions involved. The agreement did not include any sanctions for violations. The agreement also did not provide any incentives for coordination implementers. With this coordination, cross-district development in the Bakorwil II Bojonegoro working area can become more focused and sustainable. Suggestions that can be made by researchers are the need to improve communication and continuous coordination as well as consistent follow-up after coordination. Key Words : Bakorwil, Coordination, Development