KEABSAHAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM YANG DITUANGKAN DALAM AKTA NOTARIS MELEBIHI JANGKA WAKTU 30 HARI
THE VALIDITY OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AS OUTLINED IN THE NOTARIAL DEED EXCEED A PERIOD OF 30 DAYS
Perseroan yang menyelenggarakan RUPS wajib membuat akta risalah RUPS. Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT 2007) mengatur tentang akta risalah RUPS yang dibuat oleh perseroan wajib dituangkan kedalam akta Pernyataan Keputusan Rapat. Penuangan tersebut tidak boleh melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh hari) sesuai dengan pasal 21 ayat (6) UUPT 2007, sedangkan terdapat PT Fijaya Tour yang melakukan penuangan akta risalah RUPS ke dalam akta PKR yang melebihi jangka waktu 30 hari. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan memahami keabsahan risalah RUPS yang dituangkan kedalam akta notaris melebihi jangka waktu 30 hari dan mengetahui upaya hukum dari penuangan akta risalah RUPS ke dalam PKR yang melebihi jangka waktu 30 hari.
Metode penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian yuridis-normatif atau penelitian hukum normatif. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini dibedakan menjadi sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode preskriptif.
Hasil Penelitian menyatakan bahwa akta risalah RUPS yang dituangkan dalam akta PKR tidak sah karena terdapat ketidaksesuaian dengan jangka waktu yang telah diatur dalam pasal 21 ayat (6) UUPT 2007 bahwa penuangan ke dalam akta PKR tidak boleh melebihi 30 (tiga puluh) hari. Kekuatan hukum dari perseroan tersebut hanya mengikat pihak internal saja dan bukan mengikat pihak eksternal. Upaya yang dapat dilakukan terkait kasus tersebut yakni diselenggarakannya RUPS kembali dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai RUPS atau pada saat penyelenggaraan RUPS, para pemegang saham menyetujui dilakukan upaya membuat akta penegasan terhadap akta PKR yang telah dibuat berdasarkan akta risalah RUPS namun telah lewat dari jangka waktu yang telah ditentukan oleh UUPT 2007 yakni 30 (tiga puluh) hari.
Kata Kunci : Risalah RUPS, RUPS, Akta Notaris, Perseroan Terbatas, Keabsahan
The company that held the RUPS shall make the deed of the minutes of the RUPS. Article 21 paragraph (5) of Law Number 40 Year 2007 about Limited liability Company (UUPT 2007) set about the deed of the minutes of the RUPS made by the company shall be set out in the deed of Statement of Decision of the Meeting. Pouring shall not exceed a period of 30 (thirty days) in accordance with article 21 paragraph (6) of the company law of 2007, while there is a PT Fijaya Tour who do the pouring of the deed of the minutes of the RUPS to in the deed of PKR that exceed the 30-day period. This study aims to determine and understand the validity of the minutes of the RUPS that is poured into deed exceed the term of 30 days and know the efforts of law from pouring the deed of the minutes of the RUPS in PKR that exceed the 30-day period.
The research method used is a type of research is a juridical-normative or normative law research. This study will use the approach of legislation and conceptual approaches. Sources of legal materials in this study differentiated be a source of primary legal materials and secondary legal materials. The method of collecting law material used is literature study. Techniques of material analysis of the law undertaken in this study using the method of prescriptive.
The results stated that the deed of the minutes of the RUPS as outlined in the deed of PKR is not valid because there is a discrepancy with the time period that has been stipulated in article 21 paragraph (6) company law in 2007 that pouring in a deed of PKR should not exceed 30 (thirty) days. Legal force of the company is only binding on the internal side only and not binding on the parties external. The effort that can be done about such cases, namely the convening of the RUPS back with due observance of the provisions regarding the general shareholders meeting or at the time of the holding of the RUPS, the shareholders approved the efforts to make the deed of confirmation of deed of PKR that have been made based on deed of minutes of the RUPS but has been passing from the time period that has been specified by the company law of 2007 which is 30 (thirty) days.
Keywords : the Minutes of the RUPS, RUPS, the Notarial Deed, Limited liability Company, Validity