Analisis Penggantian Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Terpilih Sebelum Pelantikan dalam Perspektif Asas Kepastian Hukum

Analysis of The Replacement of Elected Members of The People's Representative Council of The Republic of Indonesia before Inauguration From The Perspective of The Principle of Legal Certainty

Pemilihan Umum merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi Indonesia yang berlandaskan pada prinsip negara hukum. Dalam pelaksanaannya, muncul persoalan hukum terkait mekanisme penggantian calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) terpilih sebelum pelantikan, khususnya ketika penggantian tersebut tidak sepenuhnya didasarkan pada perolehan suara terbanyak. Praktik tersebut menimbulkan perdebatan mengenai kesesuaiannya dengan asas kepastian hukum serta prinsip demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian mekanisme penggantian calon anggota DPR RI terpilih sebelum pelantikan dengan asas kepastian hukum serta mengkaji akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya penggantian tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait pemilu dan lembaga legislatif, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan doktrin para ahli hukum. Teknik analisis bahan hukum dilakukan secara preskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penggantian calon anggota DPR RI terpilih sebelum pelantikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum masih mengandung ketidakjelasan norma, khususnya terkait alasan pengunduran diri dan peran partai politik dalam menentukan calon pengganti. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengabaikan kehendak pemilih. Akibat hukum dari praktik penggantian tersebut adalah tereduksinya legitimasi hasil pemilu serta terganggunya prinsip kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi pemilu untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak pilih rakyat.

Kata Kunci: Pemilihan Umum, Penggantian Calon Terpilih, DPR RI, Asas Kepastian Hukum, Demokrasi.

General Elections serve as a means of realizing popular sovereignty within Indonesia’s democratic system based on the rule of law. In practice, legal issues arise concerning the mechanism for replacing elected members of the House of Representatives of the Republic of Indonesia (DPR RI) prior to their inauguration, particularly when such replacements are not strictly based on the highest number of votes obtained. This practice has generated debate regarding its conformity with the principle of legal certainty and democratic values. This study aims to analyze whether the mechanism for replacing elected DPR RI candidates prior to inauguration complies with the principle of legal certainty and to examine the legal consequences arising from such replacements. This research employs normative legal research methods using a statutory approach, case approach, and conceptual approach. The legal materials consist of primary legal sources in the form of legislation governing elections and legislative institutions, as well as secondary legal materials including legal literature, academic journals, and expert opinions. The analysis is conducted using a prescriptive-analytical method. The findings indicate that the mechanism for replacing elected DPR RI candidates prior to inauguration, as regulated under Law Number 7 of 2017 on General Elections, contains normative ambiguities, particularly regarding the grounds for resignation and the authority of political parties in determining replacement candidates. These ambiguities potentially undermine legal certainty and disregard voters’ preferences. The legal consequences of such practices include the erosion of electoral legitimacy and the weakening of popular sovereignty within Indonesia’s democratic system. Therefore, strengthening electoral regulations is necessary to ensure legal certainty and the protection of citizens’ voting rights.

Keywords: General Election, Replacement of Elected Candidates, House of Representatives, Legal Certainty Principle, Democracy.