ANALISIS KLAUSUL TIDAK MEMBERLAKUKAN PASAL 1266 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA PADA PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM OLEH TUNAIKITA 

CLAUSE ANALYSIS DOES NOT APPLY PASAL 1266 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA TO THE LOAN AND BORROWING AGREEMENT BY TUNAIKITA

Pelaksanaan kegiatan pinjam meminjam daring ini tentu saja menggunakan perjanjian guna melindungi kepentingan para pihak. Salah satu platform penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis daring yang menggunakan perjanjian baku adalah TunaiKita. Dalam perjanjian yang dibuat TunaiKita, TunaiKita melakukan perbuatan pencantuman Pasal 11.6 yang menyatakan untuk para pihak sepakat untuk tidak memberlakukan Pasal 1266 KUHPerdata terkait pembatalan perjanjian harus dimintakan ke pengadilan dan dapat melakukan perjanjian sepihak apabila terjadi wanprestasi. Penulis mengangkat permasalahan apakah point 11.6 perjanjian tunaikita sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1266 KUHPerdata dan apa akibat hukum dari adanya Poin 11.6 pada perjanjian TunaiKita.  Tujuan peneltian ini adalah mengetahui apa yang membuat Pasal 11.6 pada perjanjian pinjam meminjam uang oleh TunaiKita tidak sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1266 KUHPerdata dan apa akibat hukum dari Poin 11.6 tersebut. Penelitian ini dalah jenis penelitian normatif (legal research). Pembahasan penelitian ini menunjukan bahwa Poin 11.6 pada perjanjian TunaiKita tidak sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1266 pada kalimat “Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan” dan akibat hukumnya dari perjanjian tersebut adalah perjanjian tersebut tetap berjalan dan tidak batal demi hukum meski terdapat wanprestsi. Namun, pembatalan harus dimintakan ke pengadilan. Sehingga dalam hal ini, apabila terdapat waprestasi perjanjiannya tetap sah dan berjalan sampai adanya penetapan dari pengadilan dan Poin 11.6 pada perjanjian TunaiKita tidak diberlakukan.

One of the platforms for providing online-based lending and borrowing services that uses a standard agreement is TunaiKita. In the agreement that was made by TunaiKita, TunaiKita did the act of including Point 11.6 which states for the parties to agree not to apply Pasal 1266 KUHPerdata regarding the cancellation of the agreement must be requested to the court and can make a one-sided agreement in case of default The author raises the issue of whether Point 11.6 of the cash loss agreement is in accordance with the provisions of Pasal 1266 KUHPerdata and what are the legal consequences of Article 116 of the TunaiKita agreement. The purpose of this research is to find out what makes Point 11.6 of the loan and borrowing agreement by TunaiKita not in accordance with the provisions of Pasal 1266 KUHPerdata and what the legal consequences of point 11.6 are. This research is a type of normative research (legal research). The discussion of this research shows that Point 11.6 of the TunaiKita agreement is not in accordance with the provisions in Pasal 1266 in the sentence "In such a case the agreement is not null and void, but cancellation must be requested to the Court" and the legal consequence of the agreement is that the agreement continues and is not canceled. for the sake of the law even though there is a default. However, the cancellation must be submitted to the court. So in this case, if there is achievement, the agreement remains valid and runs until a court ruling and Point 11.6 of the TunaiKita agreement does not apply.