ANALISIS YURIDIS PUTUSAN

NOMOR 238/PDT.SUS/PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST

TERKAIT PENGESAHAN RENCANA PERDAMAIAN

DALAM PROSES PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

KOPERASI SIMPAN PINJAM SEJAHTERA BERSAMA

JURIDICAL ANALYSIS OF DECISION 

NUMBER 238/PDT.SUS/PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST 

REGARDING THE APPROVAL OF THE PEACE PLAN 

IN THE DEBT PAYMENT OBLIGATION PROCESS 

KOPERASI SIMPAN PINJAM SEJAHTERA BERSAMA

Pada hakekatnya koperasi merupakan salah satu lembaga ekonomi yang berbadan hukum beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi. Pada prakteknya banyak koperasi yang pengelolaannya menjelma menjadi lembaga keuangan mikro, seperti yang dilakukan oleh KSP Sejahtera bersama yang berpusat di Bogor dengan kantor cabang salah satunya ada di Kota Mojokerto. Dalam perjalannya KSP Sejahtera Bersama Cabang Mojokerto tersebut mengalami kesulitan likuiditas sehingga tidak mampu membayar atau mengembalikan dana para nasabah diantaranya simpanan berjangka sejahtera bersama yang telah jatuh tempo. Masalah tersebut masuk ke ranah hukum berupa permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Majelis Hakim dalam putusan homologasi pengadilan niaga Nomor 238 / PDT.SUS /PKPU/ 2020 / PN.NIAGA.JKT.PST mengabulkan permohonan PKPU yang diajukan oleh Debitur dalam hal ini KSP Sejahtera Bersama. Namun putusan pengadilan niaga tersebut dalam prakteknya tidak dilaksanakan oleh KSP Sejahtera Bersama Cabang Mojokerto sehingga menimbulkan keresahan dikalangan nasabah yang cemas uang simpanannya tidak kembali. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor 238/PDT.SUS/PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST yang mengesahkan rencana perdamaian dalam proses PKPU sudah tepat atau tidak. Dan bertujuan untuk mengetahui akibat hukum bagi para pihak dengan adanya pengesahan rencana perdamaian dalam proses PKPU.

In essence, a cooperative is an economic institution with a legal entity consisting of one person or a cooperative legal entity. In practice, there are many cooperatives whose management has been transformed into microfinance institutions, such as what is done by KSP Sejahtera together, which is based in Bogor, with a branch office, one of which is in Mojokerto City. During the journey, KSP Sejahtera Bersama, the Mojokerto Branch, experienced liquidity problems, so that it was unable to pay or return customers' funds, including the long-term welfare deposits that had matured. The matter has entered the legal realm in the form of an application for Postponement of Debt Payment Obligations (PKPU) to the Central Jakarta Commercial Court. The Panel of Judges in the homologation decision of the commercial court Number 238 / PDT.SUS / PKPU / 2020 / PN.NIAGA.JKT.PST granted the PKPU request submitted by the debtor in this case KSP Prosperous Together. However, in practice the decision of the commercial court was not implemented by KSP Sejahtera Bersama Mojokerto Branch, causing unrest among customers who were worried that their savings would not be returned. This article aims to find out the basis for the judge's consideration in the decision Number 238/PDT.SUS/PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST which ratifies the peace plan in the PKPU process is correct or not. And aims to find out the legal consequences for the parties with the ratification of the peace plan in the PKPU process.