PENGAWASAN TERHADAP PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN SIDOARJO TERKAIT DENGAN PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

SUPERVISION OF THE SALES OF ALCOHOLED BEVERAGES IN THE DISTRICT OF SIDOARJO RELATED TO THE IMPLEMENTATION OF PUBLIC ORDER AND PUBLIC CONDITION

Penjualan Minuman Beralkohol harus memperhatikan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Namun pada faktanya masih banyak penjual yang menjual minuman beralkohol yang tidak mempunyai izin dan berjualan di tempattempat yang dilarang. Hal ini merupakan masalah bagi pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Satuan Polisi Pamong Praja tentang pengawasan penjualan minuman beralkohol. Kewajiban tentang pengawasan penjualan minuman beralkohol diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/ Per/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol. Pengawasan dalam peraturan tersebut diatur oleh Pemerintah Pusat yang selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah daerah yang dibantu oleh dinas terkait setempat. Penelitian ini bertujuan untuk mengawasi penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Sidoarjo agar tidak membawa dampak negatif bagi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum empiris dengan menggunakan penelitian di lapangan menggunakan wawancara dan pengamatan. Hasil penelitian masih banyak penjual yang menjual minuman beralkohol yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Faktor penghambat dalam pengawasannya adalah kesadaran masyarakat dalam menjual minuman beralkohol di tempat-tempat yang dilarang sehingga mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, mengingat bahwa minuman beralkohol adalah barang dalam pengawasan.

Sales of Alcoholic Drinks must pay attention to public order and public peace. However, in fact there are still many sellers who sell alcoholic drinks that do not have permission and sell in prohibited places. This is a problem for the supervision carried out by the Department of Industry and Trade and the Civil Service Police Unit regarding the supervision of the sale of alcoholic drinks. Obligations regarding the supervision of the sale of alcoholic beverages are regulated in the Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 25 of 2019 concerning the Sixth Amendment to the Regulation of the Minister of Trade Number 20 / M-Dag / Per / 4/2014 concerning the Control and Supervision of the Procurement, Distribution, and Sales of Alcoholic Beverages. Supervision in the regulation is regulated by the Central Government which is then handed over to the regional Government which is assisted by the relevant local office. This research aims to supervise the sale of alcoholic drinks in Sidoarjo Regency so as not to have a negative impact on the administration of public order and public peace. The research method used is the empirical legal method using research in the field using interviews and observations. The result of the research is that there still many sellers who sell alcoholic drinks which disturb public order. The inhibiting factor in its supervision is public awareness in selling alcoholic drinks in prohibited places so that it disrupts public order and public peace, given that alcoholic drinks are goods under surveillance.