Tindak pidana penyalahgunaan narkotika semakin marak terjadi di negara Indonesia dan sudah menimbulkan banyak korban terutama di kalangan generasi muda sehingga sangat membahayakan kehidupan bangsa dan negara. Oleh karena itu, dibentuklah peraturan khusus yang mengatur mengenai tindak pidana narkotika yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Hakim sebagai salah satu komponen aparat penegak hukum mempunyai peranan penting dalam pemberantasan tindak pidana narkotika. Adapun dalam menjalankan tugasnya, hakim berpedoman pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim dalam memutus suatu perkara seringkali terjadi perbedaan penjatuhan hukuman terhadap suatu tindak pidana yang sama atau dikenal sebagai disparitas sanksi pidana. Salah satu contoh disparitas sanksi pidanayaitu pada perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Muhammad Wildan (Nomor Putusan 665/Pid.Sus/2015/Pn.Sda) bersama Taureq Ahmad Muhammat dan Sandra Dwi Aprillia (Nomor Putusan 661/Pid.Sus/2015/Pn.Sda). Ketiga terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinakan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika secara bersama-sama dan jaksa penuntut umum melakukan pemisahan berkas perkara (splitsing) terhadap perkara tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apa yang mendasari terjadinya disparitas sanksi pidana pada putusan splitsing. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari dan menelaah sejumlah bahan yang membahas mengenai permasalahan hukum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konsep. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan nonhukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa yang mendasari terjadinya disparitas sanksi pidana pada putusan splitsing Nomor 661/Pid.Sus/2015/PN.Sda dan Nomor 665/Pid.Sus/2015/PN.Sda adalah perbedaan surat dakwaan. Suatu tindak pidana yang sama namun mendasarkan pada 2 (dua) surat dakwaan yang berbeda, maka akan memunculkan besaran sanksi pidana yang berbeda pula sehingga disparitas sanksi pidana pada kedua putusan tersebut mendasarkan pada: perbedaan jumlah terdakwa; pasal yang di dakwakan;dan saksi yang dihadirkan. Kedua putusan tersebut juga telah memenuhi asas kepastian hukum yang mana majelis hakim telah menfasirkan makna undang-undang yang dijadikan dasar untuk diterapkan pada putusan dengan tepat yang didasarkan pada fakta hukum yang relevan.

Criminal acts of narcotics abuse are increasingly prevalent in the country of Indonesia and have caused many victims, especially among the younger generation, which is very dangerous to the life of the nation and state. Therefore, a special regulation was established which regulates narcotics crimes, namely Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Judges as one component of law enforcement officers have an important role in combating narcotics crimes. As for carrying out its duties, the judge refers to Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power. Judges in deciding a case often have different sentences for a crime that is known as a disparity in criminal sanctions. One example of the disparity in criminal sanctions is the crime of narcotics abuse committed by Muhammad Wildan (Decision Number 665/Pid.Sus/2015/PN.Sda) with Taureq Ahmad Muhammat and Sandra Dwi Aprillia (Decision Number 661/Pid.Sus/2015/PN.Sda). The three defendants have been legally proven and believe they are guilty of committing criminal acts of narcotics abuse together and the public prosecutor has separated the case files (splitsing) from the case. The purpose of this study is to find out what underlies the disparity in criminal sanctions on splitting decisions. This research is a normative juridical research, namely research conducted by studying and examining a number of materials that discuss legal issues. The approach used is the legal approach, case approach and conceptual approach. The types of legal materials used are primary, secondary and non-legal legal materials. The legal material collection technique is done by library research. Based on the results of the research and discussion it was concluded that the underlying disparity in criminal sanctions on splitting decisions was 661/Pid.Sus/2015/PN.Sda and Number 665/Pid.Sus/ 2015/PN.Sda was the difference between the indictments. A similar criminal offense but based on 2 (two) different indictments, it will give rise to different magnitude of criminal sanctions so that the disparity in criminal sanctions in the two decisions is based on: differences in the number of defendants; the article charged, and the witness presented. Both of these decisions have also fulfilled the principle of legal certainty in which the panel of judges has interpreted the meaning of the law which is used as the basis for applying the decision appropriately based on relevant legal facts.