EX OFFICIO HAKIM DALAM PUTUSAN CERAI GUGAT TERHADAP PEMBEBANAN NAFKAH IDDAH DAN MUT’AH (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 116/PDT.G/2021/PA.PLH)

EX OFFICIO JUDGE IN DIVORCE VERDICT ON THE IMPOSITION OF IDDAH AND MUT'AH MAINTENANCE (CASE STUDY OF DECISION NUMBER 116/PDT.G/2021/PA.PLH)

Pada kasus cerai gugat, tidak ada aturan yang secara pasti mewajibkan suami untuk membiayai nafkah dan biaya hidup pada bekas istri. Namun, pemberian nafkah seperti nafkah iddah dan mut’ah merupakan bagian dari perlindungan dan keadilan yang diberikan kepada perempuan pasca perceraian. Hal ini terlihat dalam Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PA.Plh, di mana hakim mewajibkan tergugat (mantan suami) untuk memenuhi nafkah iddah dan mut’ah kepada penggugat (mantan istri), meskipun penggugat tidak menuntutnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konseptual (conseptual approach), dan pendekatan kasus (case approach), serta teknik analisis preskriptif. Berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “Pengadilan dapat menetapkan kewajiban suami untuk menafkahi bekas istri.” Akibat dari putusnya perkawinan meliputi kewajiban memelihara dan mendidik anak, tanggung jawab biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, serta biaya penghidupan bagi bekas istri. Dalam putusan ini, pengadilan mengabulkan gugatan perceraian berdasarkan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, dengan alasan tergugat sering mabuk-mabukan dan terjadi perselisihan terus-menerus. Hakim juga menetapkan bahwa tergugat harus membayar nafkah iddah dan mut’ah sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada tergugat sebelum mengambil akta cerai. Akibat dari putusan ini adalah putusnya perkawinan dan pembebanan nafkah pasca perceraian kepada tergugat.

Kata Kunci : Cerai Gugat, Nafkah Iddah dan Mut’ah

In cases of contested divorce, there is no specific rule requiring the husband to provide maintenance and living expenses to his ex-wife. However, the provision of maintenance such as iddah and mut’ah allowances is part of the protection and justice afforded to women after divorce. This is evident in Decision Number 116/Pdt.G/2021/PA.Plh, where the judge required the defendant (ex-husband) to fulfill the iddah and mut’ah allowances to the plaintiff (ex-wife), even though the plaintiff did not demand it. This study employs normative legal research methods with statute approach, conceptual approach, and case approach, as well as prescriptive analysis techniques. According to Article 41(c) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, “The court can impose an obligation on the husband to provide for his ex-wife.” The consequences of divorce include the obligation to care for and educate the children, responsibility for the costs of maintenance and education of the children, and the living expenses of the ex-wife. In this decision, the court granted the divorce petition based on Article 116 of the Compilation of Islamic Law (KHI) and Article 39(2) of the Marriage Law, with the grounds that the defendant often left the house under the pretense of work but was actually drinking excessively, which falls under the reasons in Article 116 of the KHI, namely “one party becomes a drunkard” and “continuous disputes without hope of reconciliation.” The judge also ruled that the defendant must pay iddah and mut’ah allowances amounting to Rp. 1,500,000.00 (one million five hundred thousand rupiah) to the plaintiff before collecting the divorce certificate. The consequences of this decision are the termination of the marriage and the imposition of post-divorce maintenance on the defendant.

Keywords: Contested Divorce, Iddah and Mut’ah Maintenance