Pelayanan publik merupakan hal yang tidak dapat terpisahkan dari aktifitas publik. Pelayanan selama ini identik dengan aktifitas pemberian jasa, barang, dan administratif yang diberikan organisasi atau instansi pemerintah. Salah satu instansi pemerintahan yang memberikan pelayanan publik adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. Dispendukcapil Kabupaten Sidoarjo merupakan instansi yang aktifitas pelayanannya pada bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan penerapan pelayanan publik dalam pembuatan KTP-Elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Fokus penelitian tugas akhir ini adalah penerapan pelayanan pembuatan KTP-Elektronik berdasarkan Asas-Asas pelayanan  publik menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dan analisis data diantaranya pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

Hasil penelitian yang terkait penerapan pelayanan pembuatan KTP-Elektronik, meliputi kepentingan umum telah dilakukan dengan memberikan kenyamanan dan kemudahan dalam proses pelayanan, kepastian hukum telah sesuai dengan perundang-undangan dan permendagri dalam pelaksanaan pelayanan namun dokuman SOP KTP-Elektronik belum diperbarui, kesamaan hak telah dilakukan dengan memberikan pelayanan sesuai dengan SOP yang ada kepada seluruh pengguna layanan, Keseimbangan hak dan kewajiban telah dilaksanakan sesuai prosedur dan persyaratan, keprofesionalan telah dilakukan dengan menempatkan petugas yang ahli dibidangnya, partisipatif telah dilakukan dengan memberikan penampung partisipasi melalui fasilitas offline dan online namun belum maksimal, persamaan perlakuan tidak diskriminatif telah dilakukan dengan memberikan pelayanan sesuai dengan nomor antrian, fasilitas mengenai keterbukaan informasi sudah baik tapi belum menjawab pertanyaan masyarakat karena kurang up to date, akuntabilitas telah dilakukan dengan mempertanggungjawabkan segala proses pelayanan KTP-Elektronik hingga selesai dengan jangka waktu penyelesaian berbeda, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan dilakukan dengan mefasilitasi jemput bola KTP-Elektronik dan Jemput bola disabilitas dan lansia, ketepatan waktu dalam penyelesaian KTP-Elektronik belum efektif dikarenakan mengikuti persediaan blangko yang ada, kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan telah dilakukan dengan tidak adanya pemungutan biaya dalam pelayanan KTP-Elektronik.

Saran yang dapat diberikan kepada Dispenduk Capil Kabupaten Sidoarjo adalah memperbarui (update) informasi secara offline maupun online mengenai pelayanan pembuatan KTP-Elektronik di semua media informasi dengan adanya kepastian hukum terkait alur pelaksaan harus tertuang dalam SOP KTP-ELektronik yang terbaru, memberikan prioritas dalam merespon keluhan masyarakat dengan menyediakan pegawai khusus untuk mengelola saran dan kritik melalui website dan media sosial lainnya, menyusun SOP tentang penanganan keluhan masyarakat yang memuat batasan waktu, respon dan tindakan lanjut, serta penambahan jumlah blangko yang harus disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan.

Public services are inseparable from public activities. Services so far have been identical to the activities of providing services, goods, and administrative services provided by government organizations or agencies. One government agency that provides public services is the Population and Civil Registration Office of Sidoarjo Regency. Dispendukcapil Sidoarjo Regency is an agency whose service activities are in the field of population administration and civil registration. The purpose of this study is to describe the application of public services in the manufacture of Electronic KTP in the Department of Population and Civil Registration of Sidoarjo Regency.

This research is a descriptive study using qualitative methods. The focus of this thesis research is the application of the service of making KTP-Electronics based on the principles of public service according to the Law of the Republic of Indonesia Number 25 of 2009 concerning Public Services. Data collection techniques used are data collection techniques through observation, interviews, and documentation. And data analysis including data collection, data reduction, data presentation, and data verification.

The results of research related to the application of Electronic KTP-making services, including the public interest have been carried out by providing comfort and convenience in the service process, legal certainty is in accordance with the laws and permendagri in the implementation of services, but the KTP-Electronic SOP document has not been updated, equality of rights has been carried out by providing services in accordance with existing SOPs for all service users, the balance of rights and obligations has been carried out according to procedures and requirements, professionalism has been carried out by placing officers who are experts in their fields, participatory has been carried out by providing participation containers through offline and online facilities but not maximally , equality of non-discriminatory treatment has been carried out by providing services according to the queue number, facilities regarding information disclosure are good but have not answered the community's questions because they are not up to date, accountability has been do with accountable for all processes of KTP-Electronic services to completion with different settlement periods, facilities and special treatment for vulnerable groups is done by facilitating pick-up KTP-Electronic ball and Pick up disability balls and the elderly, timeliness in completion of KTP-Electronic has not been effective because it follows available blank inventory, speed, convenience and affordability have been carried out in the absence of a fee collection in the service of KTP-Elektronik

               Suggestions that can be given to Sidoarjo Regency Capil Dispenduk are updating information both offline and online about the service of making KTP-Electronics in all information media with the existence of legal certainty related to the flow of implementation should be contained in the latest KTP-Elektron SOP, giving priority in responding community complaints by providing special employees to manage suggestions and criticisms through websites and other social media, compile SOPs on handling public complaints that contain time limits, responses and follow-up actions, as well as increasing the number of blanks that must be adjusted to service needs