Problematika Kepastian Hukum Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan Dalam Penanganan Pandemi Covid-19

Problems Of Legal Assurance Regulations For Implementing The Health Quarantine Law In Handling The Covid-19 Pandemic

Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) merupakan penyakit mematikan yang memiliki tingkat penularan yang sangat tinggi. Indonesia sendiri, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan menjadi Dasar hukum dan peraturan utama yang digunakan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19. Dalam pengaturannya beberapa peraturan yang lahir secara materi muatan dan prosedur tidak sesuai dengan yang seharusnya dan bahkan tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Sehingga, menyebabkan adanya kekosongan dan kekaburan norma hukum. Hal ini membuat peneliti tertarik untuk mempertanyakan mengapa pemerintah tidak menjalankan aturan sesuai dasar hukum yang berlaku. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah peraturan mengenai penanganan pandemi telah sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dalam penerapannya serta mengetahui implikasi hukum dari pengaturan yang berkaitan dengan penanganan pandemi Covid-19 tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dikaji menggunakan tiga pendekatan yaitu perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sejarah. Hasil penelitian menunjukkan mulai dari penerapan kebijakan terkait status kedaruratan yang kurang tepat, kemudian pengaturan peraturan pelaksanaan UU Kekarantinaan Kesehatan dalam menangani Pandemi Covid-19 yang tidak sesuai dengan yang seharusnya, baik secara materil dan formil. Menimbulkan ketidakpastian hukum, dan menunjukan seolah adanya upaya pemerintah untuk “menghindar” dari tanggung jawab yang diamanatkan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan.

Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) is a deadly disease that has a very high transmission rate. In Indonesia itself, Law Number 6 of 2018 concerning Health Quarantine is the main legal and regulatory basis used by the government in dealing with the Covid-19 pandemic. In the regulation, several regulations that were born in terms of content and procedures were not in accordance with what they should have and did not even have a clear legal basis. This causes a void and ambiguity of legal norms. This makes researchers interested in asking why the government does not implement the rules according to the applicable legal basis. The purpose of this research is to find out whether the regulations regarding the handling of the pandemic are in accordance with Law Number 6 of 2018 concerning Health Quarantine in its application and to find out the legal implications of the regulations relating to the handling of the Covid-19 pandemic. In this research, normative legal research is studied using three approaches, namely legislation, conceptual approach, and historical approach. The results of the study show that starting from the implementation of policies related to emergency status that are not appropriate, then the regulation of implementing the Health Quarantine Law in dealing with the Covid-19 pandemic is not in accordance with what it should be, both materially and formally. It creates legal uncertainty, and shows that there is an attempt by the government to “avoid” the responsibilities mandated by the Health Quarantine Act..