ANALISIS KETERWAKILAN PEREMPUAN SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILU 2024 (Studi Kasus Partisipasi Perempuan Sebagai Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan di Kabupaten Ponorogo)

ANALYSIS OF WOMEN'S REPRESENTATION AS ELECTION ADMINISTRATORS IN THE 2024 GENERAL ELECTION (A Case Study on Women's Participation as District-Level Election Supervisory Committee Members in Ponorogo Regency)

Keterwakilan perempuan dalam lembaga penyelenggara pemilu merupakan isu penting dalam upaya mewujudkan demokrasi yang inklusif dan berkeadilan gender. Meskipun regulasi nasional, seperti Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 dan Perbawaslu No. 4 Tahun 2022, telah menetapkan kuota minimal 30% bagi perempuan dalam kepanitiaan pemilu, implementasinya di tingkat daerah masih menemui berbagai kendala.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana keterlibatan perempuan dalam Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) pada Pemilu 2024 di Kabupaten Ponorogo, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat keterpenuhan kuota tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi, serta dianalisis dengan menggunakan teori representasi politik Hanna Pitkin yang mencakup empat dimensi: formal, deskriptif, simbolik, dan substantif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan dalam Panwascam Kabupaten Ponorogo hanya mencapai 14,3%. Hambatan utama meliputi rendahnya tingkat kelulusan dalam tes CAT, kurangnya pendidikan politik berbasis gender, serta pengaruh budaya patriarki yang masih kuat. Minimnya representasi juga berdampak pada lemahnya kontribusi substantif perempuan dalam proses pengawasan pemilu. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kebijakan afirmatif dalam rekrutmen, peningkatan pendidikan politik bagi perempuan, serta dukungan sosial dan kelembagaan yang lebih kuat untuk mendorong keterlibatan perempuan dalam penyelenggaraan pemilu di masa depan.

Kata kunci: keterwakilan perempuan, pengawasan pemilu, partisipasi politik

The representation of women in electoral management bodies is a critical issue in achieving inclusive and gender-equitable democracy. Although national regulations such as Law No. 7 of 2017 and Bawaslu Regulation No. 4 of 2022 mandate a minimum 30% quota for women in election committees, implementation at the regional level remains challenging.

This study aims to analyze the extent of women’s involvement in the District Election Supervisory Committees (Panwascam) during the 2024 General Election in Ponorogo Regency and to identify the barriers that hinder the fulfillment of the mandated quota. This research employs a descriptive qualitative method using a case study approach. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and document analysis. The analytical framework is based on Hanna Pitkin’s theory of political representation, which includes four dimensions: formal, descriptive, symbolic, and substantive representation.

The findings reveal that women’s representation in Panwascam in Ponorogo Regency only reached 9.5%. Major obstacles include low pass rates in the Computer Assisted Test (CAT), lack of gender-oriented political education, and deeply rooted patriarchal cultural norms. This limited representation has also resulted in weak substantive contributions from women in the electoral oversight process. This study recommends strengthening affirmative recruitment policies, expanding political education for women, and providing robust social and institutional support to enhance women’s participation in future electoral management.

Keywords: women's representation, election supervision, political participation