Pembangunan hukum ketenagalistrikan berkembang pesat yang dibuktikan dengan banyaknya peraturan perundang-undangan yang diproduksi baik oleh legislatif maupun eksektif yang mengatur segala aspek ketenagalistrikan yang mengakibatkan inflasi regulasi dalam hukum ketenagalistrikan. Konsekuensi dari inflasi regulasi dalam huku ketenagalistrikan adalah potensi ketidaksinkronan hukum antar peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan. Salah satu potensi ketidaksinkronan hukum dalam bidang ketenagalistrikan yaitu pengaturan mengenai ruang lingkup dan bentuk badan usaha jasa penunjang tenaga listrik dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 Tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan .
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah pengaturan ruang lingkup usaha jasa penunjang tenaga listrik pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, menganalisis bentuk badan usaha yang tepat sebagai pelaksana usaha jasa penunjang tenaga listrik serta menganalisis upaya dalam mengatasi ketidaksinkronan hukum pengaturan ruang lingkupdan bentuk badan usaha jasa penunjang tenaga listrik. Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan sekunder dan bahan non hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis preskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan pengaturan ruang lingkup dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Serta, bentuk badan usaha jasa penunjang tenaga listrik yang tepat adalah Perseroan Terbatas, dengan pengecualian untuk usaha jasa penunjang tenaga listrik subbidang instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah yang dapat dilaksanakan oleh badan usaha yang tidak berbadan hukum dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksinkronan tersebut dengan menerapkan asas preferensi atau melakukan uji materi oleh Mahkamah Agung.
Kata Kunci : Ruang Lingkup, Bentuk Badan Usaha, Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik, Sinkronisasi
Legal development electricity growing rapidly as evidenced by the amount of law and regulations produced by both legislative and executive that govern all aspects about electricity that resulting in regulatory inflation in electricity law. The consequences of regulatory inflation in electricity law is the potential for legal unsynchronization between law and regulations in electricity sector. One of the potential for legal unsynchronization in the electricity sector is the regulation regarding the scope and form of business entities supporting electricity power in Law of the Republic of Indonesia Number 30 of 2009 on Electricity, Regulation of the Goverment of the Republic of Indonesia Number 107 of 2015 on Electricity Support Services Business, Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources Number 38 of 2018 on Procedures for Electricity Accreditation and Certification, and Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources Number 12 of 2016 on The Amendment to the Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources Number 35 of 2013 on Procedure for Electricity Business Licensing.
This research aims to analyze whether the regulation of the scope of electricity support service businesses in the Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources Number 38 of 2018 on Procedures for Electricity Accreditation and Certification and Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources Number 12 of 2016 on The Amendment to the Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources Number 35 of 2013 on Procedure for Electricity Business Licensing is justified by laws and regulations, analyzing the appropriate form of business entity as an electricity power supporting service provider business and analyzing effort to overcomethe unsynchronized legal reulatory scope and form of supporting business entities electric power. This research is normatie legal research. Data collection techniques used in this research are literature study on legal materials, both primary legal materials, secondary materials and non-law material. The method used in this research is prescriptive analysis.
The results showed the scope of the Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 38 of 2018 on Procedures for Electricity Accreditation and Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources Number 12 of 2016 on The Amendment to the Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources Number 35 of 2013 on Procedure for Electricity Business Licensing is not justified by laws and regulations. Also, an appropriate form of electricity supporting business entity is a Limited Company, with the exception of electricity supporting business services in the sub-field of installation of low voltage electric power utilization that can be implemented by a business entity that is not legal entities and the efforts made to overcome these unsynchronized by applying the principle of preference or conduct a judicial review by the Supreme Court.
Keywords: Scope, Forms of Business Entities, Electric Power Support Services Business, Synchronization