ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TERKAIT PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 590/20 TAHUN 2021 (Putusan Mahkamah Agung Nomor 482 K/TUN/2021)

ANALYSIS OF THE SUPREME COURT DECISION REGARDING THE ISSUANCE OF THE CENTRAL JAVA GOVERNOR'S DECREE NUMBER 590/20 OF 2021 (Supreme Court Decision Number 482 K/TUN/2021)

Dalam penerbitan Surat Keputusan Jawa Tengah Nomor 590/20 Tahun 2021 mengenai Pembaruan Perizinan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan Pasal 21 ayat (4) dan ayat (6) Perpres No.58 Tahun 2017. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 482 K/TUN/2021 dan memahami akibat hukum dari Putusan PTUN Semarang Nomor 68/PU/G/2021/PTUN.SMG. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui penelaahan buku, jurnal, ataupun bahan hukum lainnya. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode preskriptif.

            Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Peraturan Presiden atas dasar asas lex specialis derogat legi generali terhadap penerbitan Surat Keputusan menghasilkan adanya kekaburan norma dengan pengaturan pada peraturan dasar dan peraturan teknis dari Pengadaaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan akibat hukum dari dasar pertimbangan hakim kasasi yang menolak kasasi sehingga menguatkan Putusan Pertama yang dalam putusan pertama  yang juga menolak permohonan tergugat untuk seluruhnya adalah izin penatapan lokasi sudah untuk 2 tahun, Para Pemohon Kasasi untuk melepaskan tanah yang dimilikinya untuk dilaksanakan Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional Pembangunan Bendungan Bener, kehilangan lahan untuk bekerja, kerusakan lingkungan yang mengancam permukiman serta nyawa warga. Saran yang dapat diberikan kepada tiga pihak yaitu kepada Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T), Tim Persiapan, dan Gubernur.

Kata Kunci :  Pengadaan Tanah, Izin Penetapan Lokasi, Peraturan Presiden.

In the issuance of Central Java Decree Number 590/20 of 2021 concerning the Renewal of Licensing for the Determination of Land Acquisition Locations for the Construction of Bener Dams in Purworejo Regency and Wonosobo Regency, Central Java Province using Article 21 paragraph (4) and paragraph (6) of Presidential Regulation No. 58 of 2017. The purpose of this study is to understand the basis of the judge's consideration in the Supreme Court Decision Number 482 K/TUN/2021 and to understand the legal consequences of the Semarang PTUN Decision Number 68/PU/G/2021/PTUN. SMG. The research method used is normative legal research with a legislative approach, a case approach, and a conceptual approach. The technique of collecting legal materials is through the study of books, journals, or other legal materials. The legal material analysis technique used is a prescriptive method.

The results of the study show that the use of the Presidential Regulation on the basis of the principle of lex specialis derogat legi generali to the issuance of the Decree results in the ambiguity of norms with the provisions of the basic regulations and technical regulations of Land Acquisition for Development for the Public Interest and the legal consequences of the consideration of the cassation judge who rejected the cassation so as to strengthen the First Decision which in the first decision which is also rejecting the defendant's application for the entire location determination permit has been for 2 years, the Cassation Petitioners to release the land they own to carry out the Land Acquisition of the National Strategic Project for the Construction of the Bener Dam, loss of land for work, environmental damage that threatens settlements and the lives of residents. Suggestions that can be given to three parties, namely to the Land Acquisition Implementer (P2T), the Preparation Team, and the Governor.

Keywords: Land Acquisition, Location Determination Permit, Presedential Regulation