PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMAIN SEPAKBOLA PROFESIONAL DI INDONESIA YANG MENGALAMI KETERLAMBATAN DALAM PEMBAYARAN UPAH

LEGAL PROTECTION FOR PROFESSIONAL FOOTBALL PLAYERS IN INDONESIA CONCERNING DELAYED IN PAYMENTS

Keterlambatan klub dalam pembayaran upah pemainnya sering terjadi di lingkungan sepakbola Indonesia.  Seperti yang terjadi pada klub Persegres Gresik di kompetisi Liga 1 2017, klub tersebut tidak menjalankan kewajibannya untuk membayarkan gaji kepada pemainnya secara tepat waktu. Pasal 71 ayat 1 statuta PSSI menyebutkan PSSI, Anggota PSSI, Pemain, Ofisial, Lembaga Terafiliasi dan/atau pihak-pihak yang tergabung atau terkait dengan PSSI tidak dapat mengajukan perselisihan ke Badan atau Lembaga Negara atau Peradilan Umum. Aturan ini tidak sejalan dengan Pasal 88 Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, dalam Pasal 88 UU SKN dirumuskan bahwa penyelesaian sengketa keolahragaan dapat dilakukan melalui jalan musyawarah, arbitrase maupun melalui pengadilan. Tujuan penelitian ini  untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap pemain sepakbola yang mengalami keterlambatan dalam pembayaran upah dan upaya hukum yang dilakukan oleh pemain terhadap klub yang menyalahi hak-haknya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Metode penelitian hukum normatif yang meneliti hukum dari perpektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan bahwa Pemain sepakbola profesional di Indonesia tunduk pada UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Konsekuensinya adalah ketika terjadi permasalahan yang timbul antara pemain dan klub, dalam hal ini adalah keterlambatan pembayaran upah, maka bentuk perlindungan hukum dan penyelesaian permasalahan yang bisa dilakukan oleh pemain harus berdasarkan pada ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan. Berdasarkan Lex Sportiva, upaya hukum yang bisa dilakukan pemain ketika mengalami permasalahan dengan klubnya adalah menyelesaikan permasalahan tersebut melalui mekanisme yang sudah disediakan oleh FIFA maupun PSSI.

Kata Kunci  : Upah, Pemain Sepakbola , PSSI, FIFA.

Delays in clubs in paying their players' wages often occur in Indonesian football. As happened to the Persegres Gresik club in the 2017 League 1 competition, the club does not carry out its obligation to pay salaries to its players on time. Article 71 paragraph 1 of the PSSI statute states that PSSI, PSSI Members, Players, Officials, Affiliated Institutions and / or parties that are affiliated with or related to PSSI cannot file disputes with State Bodies or Institutions or the General Court. This rule is not in line with Article 88 of Law No. 3 of 2005 regarding the National Sports System, Article 88 of the SKN Law states that the resolution of sports disputes can be done through deliberation, arbitration or through courts. The purpose of this study was to determine the form of legal protection for football players who experience delays in payment of wages and legal action taken by players against clubs that violate their rights. This research is a normative juridical legal study that discusses doctrines or principles in legal science. The normative legal research method that examines law from an internal perspective with the object of research is legal norms. The results of this study and discussion indicate that professional football players in Indonesia are subject to Law No.13 of 2003 concerning Manpower. The consequence is that when problems arise between the player and the club, in this case the delay in paying wages, then the form of legal protection and problem solving that can be done by players must be based on the provisions of the Manpower Law. According to Lex Sportiva, the legal remedy that a player can take when experiencing problems with his club is to solve these problems through a mechanism that has been provided by FIFA and PSSI.

Keywords: Wage, Football Player, PSSI, FIFA.