Banyaknya jumlah kendaraan bermotor dikota Surabaya menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan bengkel umum. Bengkel Umum meliliki peran dalam mengembalikan kondisi kendaran bermotor agar memenuhi standar laik jalan. Bengkel umum kendaraan bermotor dalam memperbaiki kendaraan memilik klasifikasi mutu tersendiri demi membedakan fungsi serta batasan kesanggupan dalam service kendaraan bermotor. Klasifikasi bengkel umum didapat dengan mendaftarkan izin bengkel tersebut ke Dinas Perizinan. Setelah izin didapat oleh bengkel umum, akan dilakukannya kegiatan pengecekan yang merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh dinas perhubungan. Dinas perhubungan memiliki wewenang dalam pengawasan berdasarkan Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang  Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa Pengawasan terhadap bengkel umum Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pengawasan yang dilakunan oleh dinas perhubungan serta mengetahui apa hambatan dinas perhubungan dalam melakukan pengawasan bengkel umum di kota Surabaya. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis sosiologis/empiris, melalui teknik wawancara. Informan yang berasal dari pihak dinas perhubungan yang sebagai pelaksana pengawasan bengkel dan pemilik bengkel kendaraan bermotor yang dipilih oleh peneliti berdasarkan pertimbangan yang dilakukan peneliti, hasil daripenelitian kemudia diolah dengan teknik diskriptif kualitaif, artinya peneliti akan memberikan pemaparan secara factual atas hasil penelitiannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh dinas perhubungan tidak terlaksana dengan baik. Dalam pelaksanaan pengawasan, dinas perhubungan memiliki hambatan berupa kurangnya informasi mengenai lokasi bengkel. Kurangnya informasi mengenai lokasi bengkel menyebabkan kecepatan kegiatan pengawasan menjadi berkurang.

Kata Kunci : efektivitas pengawasan, pengawasan, bengkel umum

The large number of motorized vehicles in the city of Surabaya caused an increase in the need for public workshops. The General Workshop has a role in restoring motorized vehicle conditions to meet roadworthy standards. General motor vehicle workshops in repairing vehicles have their own quality classifications in order to differentiate functions and limitations in the ability of motorized vehicles. Classification of general workshops is obtained by registering the workshop permit to the Licensing Service. After the permit is obtained by a public workshop, checking activities will be carried out, which is a form of supervision carried out by the transportation agency. The transportation agency has oversight authority based on Article 60 paragraph (5) of Law Number 22 Year 2009 concerning Road Traffic and Transportation which states that Supervision of Motorized Vehicle General workshops as referred to in paragraph (1) shall be carried out by the district/city government.The purpose of this study was to determine the effectiveness of supervision carried out by the transportation agency and to find out what the barriers to transportation services in conducting supervision of public workshops in the city of Surabaya. The research method used in this study is a sociological/empirical juridical legal research method, through interview techniques. Informants who came from the transportation department who were the workshop supervisors and motor vehicle workshop owners were selected by researchers based on the considerations made by the researchers, the results of the research were then processed with qualitative descriptive techniques, meaning researchers would provide factual explanations for the results of their research. The results of the study showed that the implementation of supervision carried out by the transportation office was not well implemented. In the implementation of the supervision, the Department of Transportation has obstacle in the form of lack of information regarding the location of the workshop causing the speed of monitoring activities to decrease.

Keywords : effectiveness of supervision, supervision, motorized vehicle general workshop