Politik Hukum Pembentukan Pasal 46 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2019 Yang Membatasi Ketentuan Perizinan Swasta
Legal Politics in the formation of Article 46 Verse (1) of Law Number 17 Year 2019 Which Limits Private Licensing Provisions
Abstrak
Kebijakan penyelenggara Negara dalam menentukan arah, bentuk maupun kandungan isi dan kemanfaatan hukum yang akan dibentuk dan terkait apa saja yang menjadi kriteria dalam pemberlakuan hukum tersebut merupakan definisi dari politik hukum. Dalam hal pencapaian tujuan Negara dalam mencukupi aspek – aspek penting dalam kehidupan masyarakat sehari – hari maka negara turut mengatur politik hukum dalam pengelolaan Sumber Daya Air. Pengaturan akan Sumber Daya Air yang lama telah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU-XI/2013 karena dianggap lebih berhaluan privatisasi dan mendukung komersialisasi air oleh pihak swasta. Hadirnya Undang – Undang Sumber Daya Air yang baru yakni UU No. 17 Tahun 2019 diharapkan mampu menghilangkan privatisasi dan memenuhi kebutuhan masyarakat atas air sebagai pemenuhan tujuan Negara, namun ternyata terdapat catatan kritis atas perizinan pengelolaan Sumber Daya Air yang bertindak terlalu jauh dalam mengeliminasi porsi swasta. Dalam hal ketentuan pemberian ijin pada Pasal 46 Ayat (1) ketentuan huruf f, Jika masih terdapat kesediaan air, maka hal ini berarti UU Sumber Daya Air menempatkan pihak swasta dalam prioritas terakhir dan hanya diijinkan mengelola air apabila masih terdapat sisa dari BUMN, BUMD atau BUMDES. Frasa sisa dalam pasal a quo mendorong pihak swasta untuk menuntut keadilan dalam tata kelola Sumber Daya Air berdasarkan pasal 28 D ayat (1) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kata Kunci: politk hukum, perizinan, swasta.
Abstract
The policy of state administrators in determining the direction, form and content and benefits of the law
to be formed and what are the criteria for enforcing the law is a definition of legal politics. In terms of
achieving the goals of the State in fulfilling important aspects in people's daily lives, the state also
regulates legal politics in the management of Water Resources. The old arrangements for water
resources have been canceled by Constitutional Court Decision Number 85/PUU-XI/2013 because it is
considered more aimed at privatization and supports the commercialization of water by the private
sector. The presence of a new Water Resources Law, namely act 17 of 2019 is expected to be able to
eliminate privatization and meet the community's need for water as a fulfillment of the State's goals, but
there is a critical note regarding permits for the management of water resources that have gone too far
in eliminating the private portion. In the case of the permit granting provisions in Article 46 Section (1)
provision letter f, If there is still availability of water, then this means that the Water Resources Law
places the private sector in the last priority and is only allowed to manage water if there is still some left
over from BUMN, BUMD or BUMDes. The remaining phrases in the article a quo encourage the private
sector to demand justice in the management of water resources based on article 28 D Section (1) of the
1945 Constitution of the Republic of Indonesia.
Keywords: political law, licensing, private.