TINJAUAN YURIDIS EKSISTENSI KEMENTERIAN KOORDINATOR DALAM SISTEM KEMENTERIAN DI INDONESIA PASCA REFORMASI

LEGAL REVIEW OF THE EXISTENCE OF THE COORDINATING MINISTRY IN THE MINISTERIAL SYSTEM IN POST-REFORM INDONESIA

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh problematika eksistensi Kementerian Koordinator dalam sistem pemerintahan Indonesia pasca reformasi, khususnya berkaitan dengan ketidakjelasan regulasi mekanisme koordinasi dan ketidakjelasan batasan pembentukan Kementerian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara yuridis eksistensi Kementerian Koordinator dari masa ke masa dalam berbagai kabinet pemerintahan pasca reformasi serta memberikan rekomendasi mengenai pengaturan yang ideal di masa depan guna menjamin kepastian hukum dan efisiensi struktur kementerian. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi Kementerian Koordinator meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam UUD NRI Tahun 1945, telah menjadi bagian integral dari sistem pemerintahan melalui praktik ketatanegaraan dan peraturan perundang-undangan turunannya, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 dan perubahannya. Namun demikian, dalam implementasinya ditemukan kelemahan dalam aspek koordinasi, politisasi jabatan, pemborosan anggaran, serta inkonsistensi jumlah kementerian yang tidak memiliki batasan normatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlu dilakukan penataan ulang sistem kementerian koordinator, baik dari sisi peraturan maupun struktur kelembagaan, dengan menekankan efisiensi, efektivitas, dan kepastian hukum agar tujuan pembangunan nasional dapat tercapai secara optimal.

Kata Kunci: Kementerian Koordinator, sistem kementerian, sinkronisasi, koordinasi, pasca reformasi.

This research is motivated by the problematic existence of the Coordinating Ministry in the post-reform Indonesian government system, especially related to the unclear regulation of the coordination mechanism and the unclear boundaries of the formation of the Ministry. The purpose of this study is to legally analyze the existence of the Coordinating Ministry from time to time in various post-reform government cabinets and to provide recommendations regarding ideal arrangements in the future to ensure legal certainty and efficiency of the ministerial structure. The research method used is normative legal with a statutory approach, historical approach, conceptual approach, and case approach. The results of the study indicate that the existence of the Coordinating Ministry, although not explicitly regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, has become an integral part of the government system through state practices and derivative laws and regulations, such as Law Number 39 of 2008 and its amendments. However, in its implementation, weaknesses were found in the aspects of coordination, politicization of positions, budget waste, and inconsistency in the number of ministries that do not have normative boundaries. This study concludes that it is necessary to reorganize the coordinating ministry system, both in terms of regulations and institutional structure, by emphasizing efficiency, effectiveness, and legal certainty so that national development goals can be achieved optimally.

Keywords: Coordinating Ministry, ministerial system, synchronization, coordination, post-reform.