Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 471 K/TUN/KI/2023 Tentang Permohonan Informasi Publik Berupa Dokumen Perizinan Pembangunan

Legal Analysis of Supreme Court Decision Number 471 K/TUN/KI/2023 Concerning Requests for Public Information in the Form of Building Permit Documents

Keterbukaan informasi publik merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Penelitian ini menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 471K/TUN/KI/2023 tentang permohonan informasi publik berupa dokumen perijinan pembangunan yang diajukan oleh Aan Ainur Rofik kepada Pemerintah Kota Surabaya. Proses sengketa ini dimulai dari Komisi Informasi Jawa Timur, Pengadilan Tata Usaha Negara dan diputus oleh Mahkamah Agung. Urgensi penelitian ini terletak pada pertimbangan hukum hakim dan akibat hukum dari putusan.Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, konseptual dan teknik analisis preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku, khususnya mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual berupa hak cipta dan uji konsekuensi yang dilakukan atas informasi yang dikecualikan. Selain itu, penelitian ini menggarisbawahi lemahnya pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusan penyelesaian sengketa informasi publik berkaitan dengan dokumen perijinan pembangunan yang memuat hak kekayaan intelektual berupa hak cipta. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa informasi publik berpedoman pada ketentuan yang berlaku, khususnya undang-undang hak cipta dan UU KIP.