Perjalanan sejarah NU sekitar tahun 1973-1984 sangat menarik untuk dikaji, sebab pada saat tersebut NU berusaha keluar dari kemelut konflik yang disebabkan oleh hegemoni dan korporasi pemerintah. Masalah mulai muncul ketika tahun 1973 pemerintah menerapkan korporatisme partai, yaitu menggabung-kan partai menjadi satu berdasarkan ideologinya. Tindakan tersebut sangat merugikan NU yang pada pemilu 1971 menjadi partai pemenang ke dua setelah Golkar. Kebijakan fusi membuat kiprah politik NU menjadi semakin terbatas dan eksistensinya secara otomatis terenggut oleh PPP.
Dari peristiwa tersebut akhirnya muncul masalah-masalah baru yang melanda NU maupun PPP. Terkait dengan hal itu maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut : 1) Bagaimana sejarah keterlibatan NU di dunia politik?, 2). Bagaimana pemerintah Orde Baru melakukan hegemoni terhadap PPP dan NU? Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri dari heuristic, kritik, interpretasi, dan historiografi. Adapun sumber utama yang digunakan adalah dokumen putusan Munas Alim Ulama Situbondo tahun 1973 dan Laporan Muktamar ke-27 Situbondo tahun 1984.
Berdasarkan penemuan hasil analisis data, dapat dinyatakan bahwa konflik yang mengiringi perkembangan NU dan PPP pada tahun 1973-1984 muncul akibat hegemoni dan korporasi pemerintah, korporasi tersebut berupa pemaksaan fusi terhadap sembilan partai politik yang disederhanakan berdasarkan ideologinya menjadi dua saja. Sedangkan hegemoni pemerintah adalah upaya pengerdilan partai politik melalui beberapa kebijakan. Beberapa diantaranya yaitu kebijakan fusi partai, ikut campurnya pemerintah dalam urusan internal partai (terutama suksesi kepemimpinan), pemaksaan RUU melalui parlemen meliputi RUU Perkawinan, RUU Parpol dan Golkar, RUU Pemilu, pembahasan aliran kepercayaan dan pelembagaan P4 (meskipun ada bebrapa pasal yang berhasil digagalkan oleh NU) serta kebijakan asas tunggal. Pada saat Muktamar Situbondo tersebut selain membahas tentang penerimaan Pancasila juga menyatakan sikap keluar dari PPP (bahkan politik praktis) setelah mengalami beberapa kali marjinalisasi politik dan puncaknya adalah ketika merasa dicurangi dalam penetapan DCS (Daftar Calon Sementara) oleh Naro.
Kata Kunci : Politik, NU, PPP
The history of NU around 1973-1984 was very interesting to study, because at that time NU was trying to get out of the conflict that was caused by government hegemony and corporation. Problems began to emerge when in 1973 the government adopted party corporatism, namely combining parties into one based on their ideology. This action was very detrimental to NU, which in the 1971 election became the second winner after Golkar. Fusion policy made NU's political progress become more limited and its existence was automatically taken away by PPP.
From these events finally new problems emerged which hit NU and PPP. Related to this, the authors formulated the problem as follows: 1) What is the history of NU's involvement in the world of politics and corporatism carried out by the government? 2). How can the government do hegemony against PPP and NU? The method used in this study uses a historical research method consisting of heuristics, criticism, interpretation, and historiography. The main source used is the document of the 1973 Alim Ulama National Conference's decision and the 27th Conference of Situbondo in 1984.
Based on the findings of data analysis, it can be stated that the conflict that accompanied the development of NU and PPP in 1973-1984 arose due to government hegemony and corporation, in the form of coercive fusion of nine simplified political parties based on their ideology into two. While the government hegemony is the effort to reduce political parties through several policies. Some of them are party fusion policies, government interference in internal party affairs (especially leadership succession), coercion of the bill through parliament covering the Marriage Bill, Political and Golkar Bill, Election Bill, discussion of the belief flow and institutionalization of P4 (although there are several articles that were foiled by NU) as well as a single principle policy. In addition to discussing the acceptance of Pancasila, the Situbondo Congress also stated that it was out of PPP (even practical politics) after experiencing several times of political marginalization and its culmination when feeling cheated in the DCS determination Naro.
Keywords : Politic, NU, PPP