ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 2308K/Pdt.G/2014 TENTANG STATUS HAK MILIK ATAS TANAH PASCA BENCANA ALAM TSUNAMI

JURIDICAL ANALYSIS OF THE SUPREME COURT'S DECISION NUMBER: 2308K/Pdt.G/2014 CONCERNING THE STATUS OF PROPERTY RIGHTS TO LAND POST TSUNAMI NATURAL DISASTER

Dalam Pasal 33 UUD 1945 dijelaskan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” masyarakat Indonesia dapat memanfaatkan tanah tidak hanya tanahnya saja. Namun, masyarakat Indonesia juga dapat memanfaatkan apa yang ada dibawah tanah dan apasaja yang ada diatasnya. Tujuan penelitian ini ialah Untuk mengetahui Apa Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Dalam Memutus Perkara Nomor 2308 k/PDT/2014 Terkait Status Hak Milik Atas Tanah Pasca Bencana Alam Tsunami, dan Untuk mengetahui Akibat Hukum Adanya Putusan Hakim Mahkamah Agung Nomor 2308 k/PDT/2014 Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Pasca Bencana Alam Tsunami. Penelitian ini ialah penelitian yuridis normatif yang mencakup penelitian terhadap asas – asas hukum, terhadap pasal – pasal yang mengatur permasalahan diatas serta dikaitkan dengan kejadian yang ada berupa kasus hukum. Dalam penelitian ini memecahkan permasalahan status hak milik atas tanah pasca bencana alam tsunami, karena hak milik tidak akan hilang pasca bencana alam jika tanah tersebut masih terdapat bukti fisiknya, salah satunya yang dapat dijadikan sebagai bukti fisik ialah surat poelang poesaka . Jika terjadi konflik maka pemilik maupun ahli waris yang berhak untuk memiliki tanah tersebut. Walaupun jangka waktu yang digunakan untuk mengajukan gugatan melebihi batas waktu yang diatur dalam perundang – undangan.

Article 33 of the 1945 Constitution explains that "Earth and water and the natural resources contained therein are controlled by the state and used for the greatest prosperity of the people." Indonesian people can use the land not only the land. However, Indonesian people can also take advantage of what is under the ground and what is above it. The purpose of this study is to find out what the judges of the Supreme Court consider in deciding the case number 2308 k/PDT/2014 regarding the status of land ownership rights after the tsunami, and to find out the legal consequences of the decision of the judge of the Supreme Court Number 2308 k/PDT/2014 for Land Rights Holders After the Tsunami Natural Disaster. This research is a normative juridical research that includes research on legal principles, on the articles that regulate the above problems and are associated with existing events in the form of legal cases. This research solves the problem of land ownership status after the tsunami natural disaster, because property rights will not be lost after a natural disaster if the land still has physical evidence, one of which can be used as physical evidence is the poelang poesaka letter. In the event of a conflict, the owner and heirs are entitled to own the land. Although the time period used to file a lawsuit exceeds the time limit stipulated in the legislation.