KEWENANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA
SURABAYA

AUTHORITY OF THE MUNICIPAL POLICE UNIT (SATPOL PP) OF SURABAYA CITY

ABSTRAK
KEWENANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA SURABAYA

Penelitian ini bertujuan mengkaji pelaksanaan kewenangan Satpol PP Kota Surabaya
dalam menegakkan Peraturan Daerah, khususnya terkait ketertiban umum. Satpol PP
memiliki dasar hukum yang kuat, tetapi implementasinya sering menimbulkan konflik
sosial, terutama dengan kelompok rentan seperti PKL. Kota Surabaya dipilih karena
tingginya intensitas pelanggaran dan penertiban.
Metode yang digunakan adalah hukum empiris dengan pendekatan sosiologis yuridis,
melalui wawancara dan observasi lapangan. Fokus kajian pada pelaksanaan Perda No. 2
Tahun 2014.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Satpol PP belum sepenuhnya efektif
karena keterbatasan personel, rendahnya partisipasi masyarakat, dan lemahnya
koordinasi lintas instansi. Diperlukan pendekatan yang lebih humanis, serta pelibatan
masyarakat dalam proses kebijakan.
Kata Kunci: Kewenangan Satpol PP, Penegakan Perda, Ketertiban Umum.

ABSTRACT
AUTHORITY OF THE MUNICIPAL POLICE UNIT (SATPOL PP) OF SURABAYA CITY

This research examines the authority of Surabaya’s Municipal Police (Satpol PP) in
enforcing local regulations, especially regarding public order. Although legally supported,
Satpol PP’s implementation often causes social conflict, especially with vulnerable groups
such as street vendors.
The study applies an empirical legal method with a socio-legal approach, using interviews
and direct observation. It focuses on the enforcement of Regional Regulation No. 2 of 2014.
Findings show that despite having legal authority, Satpol PP faces several challenges:
limited personnel, weak inter-agency coordination, and low community involvement. A
more humanistic approach and inclusive policy-making are needed to improve
effectiveness and legitimacy.
Keywords: Satpol PP Authority, Local Regulation, Public Order.