PENERAPAN KEWAJIBAN PENGGUNAAN ALAT PELINDUNG DIRI PADA PEKERJA KONSTRUKSI PERSINYALAN

DI STASIUN MAGETAN

(STUDI PT BANYU ASIH PUTRA)

IMPLEMENTATION OF OBLIGATION TO USE PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT ON SIGNAL CONSTRUCTION WORKERS AT MAGETAN STATION

(STUDY AT PT BANYU ASIH PUTRA)

Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) merupakan upaya untuk mengendalikan risiko bahaya saat bekerja. Kewajiban perusahaan menyediakan APD diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2010 tentang APD. Kewajiban pekerja menggunakan APD diatur Pasal 6 Permenakertrans Nomor 8 Tahun 2010. PT Banyu Asih Putra (BAP) melakukan pekerjaan pembangunan persinyalan dan telekomunikasi untuk jalur ganda kereta api antara Stasiun Madiun hingga Kedungbanteng. Adanya jalur ganda mengakibatkan perubahan sistem persinyalan mekanik menjadi elektrik. Peralatan persinyalan juga turut dilakukan penggantian. Penggunaan APD merupakan hal yang penting. Nyatanya pekerja PT BAP menunjukkan perilaku tidak tertib menggunakan APD.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil observasi di wilayah Stasiun Magetan dan wawancara terhadap pimpinan PT BAP dan pekerja PT BAP. Hasil pembahasan menunjukkan penerapan kewajiban penggunaan APD pada pekerja konstruksi persinyalan PT BAP di bidang sipil, mekanik, elektrik belum efektif untuk dilakukan. Pekerja kurang memiliki pemahaman terkait fungsi dari masing-masing APD. Kuantitas dari APD yang disediakan terkadang jumlahnya belum mencukupi dengan pekerja yang dipekerjakan. Kualitas dari APD yang disediakan oleh PT BAP juga belum berstandar Nasional Indonesia.

Hambatan dalam penerapan kewajiban penggunaan APD berasal dari faktor pekerja, perusahaan serta konsultan pengawas. Faktor dari pekerja adalah pekerja belum mengetahui cara merawat APD. Hal ini disebabkan karena tidak adanya sosialisasi yang diberikan terhadap pekerja mengenai cara untuk merawat APD. Hambatan juga berasal dari tidak adanya  pengecekan secara rutin oleh perusahaan terhadap kondisi APD yang digunakan oleh pekerja. Dari faktor pengawas, pengawas pada prinsipnya sudah memberikan teguran tetapi belum menerapkan hukuman sehingga penggunaan APD itu belum digunakan secara benar. 

Kata kunci : Alat Pelindung Diri, Penerapan, Konstruksi.

The use of Personal Protective Equipment (PPE) is an effort to control the risk of danger at work. The company's obligation to provide PPE is regulated in Article 2 of the Regulation of the Minister of Manpower and Transmigration Number 8 of 2010 concerning PPE. The obligation of workers to use PPE is regulated in Article 6 of the Minister of Manpower and Transmigration Number 8 of 2010. PT Banyu Asih Putra (BAP) undertakes the construction of signaling and telecommunications for the double-track railway between Madiun Station to Kedungbanteng. The existence of a double path causes a change in the mechanical signaling system to be electrical. Signaling equipment was also replaced. The use of PPE is important. In fact, PT BAP workers show disorganized behavior in using PPE.

The research method uses empirical legal research. The research is descriptive. The types of data are primary data and secondary data. Primary data were obtained from observations in the Magetan Station area and interviews with PT BAP leaders and PT BAP workers. The results of the discussion show that the implementation of the mandatory use of PPE for PT BAP signaling construction workers in the civil, mechanical, electrical fields has not been effective. Workers lack an understanding of the function of each PPE. The quantity of PPE provided is sometimes not sufficient for the workers employed. The quality of the PPE provided by PT BAP is also not yet of Indonesian National Standard. Obstacles in implementing the mandatory use of PPE come from factors of workers, companies and supervisory consultants. Factors from workers are workers do not know how to care for PPE. This is because there is no socialization given to workers on how to care for PPE. Barriers also come from the absence of regular checks by the company on the condition of the PPE used by workers. From the supervisory factor, the supervisor in principle has given a warning but has not applied a penalty so that the use of PPE has not been used properly.

Keywords : Personal Protective Equipment, Application, Construction.