PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PADA TINDAK PIDANA PENIPUAN DI PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

IMPLEMENTATION OF RESTORATIVE JUSTICE IN FRAUD CASES AT THE MILITARY COURT III-12 SURABAYA

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh oknum prajurit TNI serta terbatasnya penerapan pendekatan restorative justice dalam lingkungan peradilan militer. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum serta implementasi restorative justice dalam penyelesaian perkara penipuan oleh anggota TNI serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penerapannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan pendekatan kualitatif, yaitu metode pendekatan penelitian yang fokus pada pemahaman mendalam mengenai suatu fenomena sosial berdasarkan data non numerik seperti wawancara, observasi, serta dokumen. pendekatan kualitatif digunakan untuk memperoleh gambaran nyata tentang penerapan hukum, pengalaman para pelaku hukum, atau pandangan masyarakat terhadap suatu peraturan. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan restorative justice dalam perkara penipuan di peradilan militer masih bersifat terbatas dan belum optimal, meskipun telah didukung oleh kebijakan Mahkamah Agung melalui SEMA Nomor 5 Tahun 2021. Kendala utama meliputi karakteristik tindak pidana penipuan yang dianggap serius, kepentingan disiplin militer, serta kekhawatiran terhadap dampak institusional. Simpulan penelitian ini menunjukkan bahwa restorative justice dapat diterapkan secara selektif dengan tetap memperhatikan kepentingan militer dan rasa keadilan bagi korban. Disarankan agar terdapat pengaturan yang lebih tegas dan pedoman teknis khusus untuk memperluas penerapan keadilan restoratif di lingkungan peradilan militer.

This research is based on the increasing number of fraud cases committed by members of the Indonesian National Armed Forces (TNI) and the limited implementation of restorative justice within the military justice system. The purpose of this study is to analyze the legal framework and the implementation of restorative justice in resolving fraud cases involving TNI personnel, as well as to identify the obstacles encountered in its application. This research employs an empirical juridical method with a qualitative approach, focusing on an in-depth understanding of social phenomena based on non-numerical data such as interviews, observations, and document analysis. The qualitative approach is used to obtain a comprehensive picture of legal implementation, the experiences of law enforcement officials, and perspectives regarding existing regulations. Data were analyzed qualitatively using a descriptive-analytical method.The results of the study indicate that the implementation of restorative justice in fraud cases within the military justice system remains limited and not yet optimal, despite being supported by the Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 5 of 2021. The main obstacles include the serious nature of fraud offenses, the importance of maintaining military discipline, and concerns regarding institutional impact. The conclusion of this study shows that restorative justice may be applied selectively while still considering military interests and ensuring justice for victims. It is recommended that clearer regulations and specific technical guidelines be established to expand the implementation of restorative justice within the military justice system.