TINJAUAN YURIDIS KNALPOT YANG "TIDAK MEMENUHI SYARAT TEKNIS DAN LAIK JALAN" SEBAGAI OBJEK PERJANJIAN JUAL BELI

Abstrak

Dalam Pasal 285 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa knalpot merupakan salah satu “persyaratan teknis dan laik jalan” yang wajib terdapat pada sepeda motor. Knalpot sepeda motor yang beroperasi dijalan tidak boleh melanggar ketentuan mengenai baku mutu kebisingan suara yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 56 Tahun 2019. Dalam penerapannya masih terdapat pengendara sepeda motor yang menggunakan knalpot yang tidak memenuhi persyratan tersebut, hal itu dikarenakan masih terdapat para pelaku usaha yang memperjualbelikan knalpot yang tidak memenuhi syarat teknis dan laik jalan secara bebas. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis apakah knalpot sepeda motor yang “tidak memenuhi syarat teknis dan laik jalan” dapat dijadikan sebagai objek jual beli dan menganalisis akibat hukum dari jual beli knalpot yang “tidak memenuhi syarat teknis dan laik jalan”. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang meneliti hukum dari perspektif internal dengan isu hukum kekaburan hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan knalpot sepeda motor yang “tidak memenuhi syarat teknis dan laik jalan” tidak dapat dijadikan sebagai objek jual beli, dikarenakan tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian mengenai sebab yang halal. Akibat hukum dari perjanjian jual beli knalpot “tidak memenuhi syarat teknis dan laik jalan” tersebut dinyatakan batal demi hukum karena tidak terpenuhinya syarat objektif. Penjualan objek tersebut telah melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf a UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan No. 24 Tahun 2016 Tentang Standarisasi Bidang Perdagangan.

Kata Kunci : Knalpot, Kebisingan Suara, Sepeda Motor

Abstract

In Article 285 of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, it is stated that the exhaust is one of the "technical and roadworthy requirements" that must be found on a motorcycle. Motorcycle exhaust operating on the road must not violate the provisions on sound quality standards stipulated in the Regulation of the Minister of Environment and Forestry No. 56 Years 2019. In its application, there are still motorcycle riders who use exhausts that do not meet these requirements, this is because there are still business actors who trade exhausts that do not meet the technical requirements and are roadworthy freely. The purpose of this study was to analyze whether a motorcycle exhaust that "does not meet the technical requirements and is roadworthy" can be used as an object of sale and purchase and then analyze the legal consequences of buying and selling exhausts that "do not meet the technical requirements and are roadworthy". This research is a normative juridical law research that examines the law from an internal perspective with legal ambiguity issues. The results of this study indicate that motorcycle exhaust that "does not meet the technical requirements and is roadworthy" cannot be used as an object of sale and purchase because it does not meet the legal requirements of the agreement regarding lawful reasons. The legal consequences of the exhaust sale and purchase agreement "do not meet the technical and roadworthy requirements" are declared null and void because the objective conditions are not met. Sale of these goods has violated Article 8 paragraph (1) letter a of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Article 7 paragraph (1) Regulation of the Minister of Trade Number 24 of 2016 concerning Standardization in the Trade Sector.

Keywords : Exhaust, Sound Noise, Motorcycle