ANALISIS YURIDIS PUTUSAN LEPAS (ONTSLAG VAN ALLE RECHTSVERVOLGING) MELALUI PUTUSAN NOMOR 121 K/PID.SUS/2020 DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

JURIDICAL ANALYSIS OF RELEASE DECISIONS (ONTSLAG VAN ALLE RECHTSVERVOLGING) THROUGH RULING NUMBER 121 K/PID.SUS/2020 REVIEWED FROM LAW NUMBER 40 OF 2007 CONCERNING LIMITED COMPANIES

Jabatan direktur pada sebuah perseroan merupakan dambaan bagi sebagian orang. Kewenangan direktur yang melekat secara inherent pada diri dan jabatan direktur berdasarkan undang-undang untuk mewakili perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) UUPT adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, namun hal demikian seringkali rawan akan penyalahgunaan wewenang (abuse of power). Penyalahgunaan wewenang dalam jabatan merupakan salah satu delik tindak pidana korupsi yang termuat dalam Pasal 3 UU PTPK. Dalam hal ini pasal tersebut telah digunakan untuk menjerat terdakwa Karen Agustiawan selaku Direktur PT. Pertamina Hulu Energi dimana telah divonis bersalah oleh majelis hakim pada pengadilan tingkat pertama dan banding, namun pada tingkat kasasi Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 121 K/PID.SUS/2020 terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum (Ontslag Van Alle Rechtsvervolging). Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pertimbangan Mahkamah Agung yang melepaskan terdakwa dalam putusan kasasi a quo apakah telah sesuai dengan doktrin Business Judgement Rule dan peraturan pidana yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa putusan lepas oleh Mahkamah Agung dalam ratio decidendi nya tidak sesuai dengan doktrin Business Judgement Rule, serta kerugian anak perusahaan BUMN merupakan kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Putusan MA Nomor: 21 P/HUM/2017 yang menyamakan status hukum anak perusahaan BUMN menjadi BUMN sehingga implikasinya kekayaan pada anak perusahaan BUMN merupakan kekayaan negara dan tidak lepas dari rezim keuangan negara dan tunduk pada UU Keuangan Negara (vide Pasal 2 huruf g UU Keuangan Negara).

The position of director in a company is a dream for some people. The director's authority which is inherent in the person and position of director based on the law to represent the company as intended in Article 98 paragraph (3) of the Company Law is unlimited and unconditional, however this is often prone to abuse of power. Abuse of authority in office is one of the criminal acts of corruption contained in Article 3 of the PTPK Law. In this case, this article was used to ensnare the defendant Karen Agustiawan as Director of PT. Pertamina Hulu Energi was found guilty by the panel of judges at the first level court and appeal, however at the cassation level the Supreme Court with Decision Number 121 K/PID.SUS/2020 found the defendant free from all legal charges (Ontslag Van Alle Rechtsvervolging). The purpose of this research is to analyze the Supreme Court's considerations in releasing the defendant in the a quo cassation decision whether it is in accordance with the Business Judgment Rule doctrine and applicable criminal regulations. This research uses normative juridical research methods with a statutory approach and a case approach. The results of this research found that the independent decision by the Supreme Court in its ratio decidendi was not in accordance with the Business Judgment Rule doctrine, and losses to BUMN subsidiaries were state financial losses as intended in Supreme Court Decision Number: 21 P/HUM/2017 which equates the legal status of children BUMN companies become BUMN so that the implication is that the assets of BUMN subsidiaries are state assets and cannot be separated from the state financial regime and are subject to the State Finance Law (see Article 2 letter g of the State Finance Law).