TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGATURAN PIHAK YANG BERWENANG DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN PAILIT BAGI PERUSAHAAN UMUM  

JURIDICAL REVIEW OF THE AUTHORIZED PARTY ARRANGEMENTS IN APPLY FOR BANKRUPTCY FOR PUBLIC COMPANIES

Kepailitan merupakan suatu tindakan yang pada dasarnya dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan utang piutang sebagai solusi terakhir antara debitur dan kreditur. Kepailitan tidak hanya terjadi pada perusahaan swasta, namun dapat pula terjadi pada perusahaan BUMN seperti perum dan persero. Hal tersebut berarti perum dan persero memiliki potensi untuk dapat dipailitkan dengan sebab-sebab yang telah ditentukan. Pada penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan pihak untuk pengajuan permohonan kepailitan bagi perum, penelitian ini difokuskan pada ketidakharmonisan norma hukum yang ada dalam pasal 2 ayat (5) UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan kepailitan, kemudian bahan hukum sekunder terdiri atas tulisan dari hasil penelitian, bukubuku, jurnal hukum yang berkaitan dengan kepailitan dan kamus. Masalah yang timbul dalam penelitian ini adalah ketidakharmonisan norma hukum tentang pihak yang berwenang mengajukan permohonan pailit bagi perum yang dituangkan dalam Undang-Undang Kepailitan dengan Undang-Undang BUMN. Hasil penelitian menunjukan kewenangan direksi dan menteri keuangan dalam mengajukan permohonan pailit bagi perum dapat diselesaikan menggunakan asas lex posteriori derogat legi priori, dan untuk upaya hukum yang dapat dilakukan adalah dengan mengajukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi (judicial review) agar tercapainya suatu kepastian hukum.  

Bankruptcy is an action taken to resolve debt problems as a final solution between debtor and creditor. Bankruptcy does not only occur in private companies, but can also occur in state-owned companies such as the Public Corporation/perum and the Persero. This means that the General Company/perum and the Persero have the potential to be bankrupt for the reasons that have been determined. In this research aims to analyze the authority of parties to submit bankruptcy applications for the general company/perum, This research is focused on the disharmony of legal norms contained in article 2 paragraph (5) of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations with article 55 paragraph (1) of Law Number 19 of 2003 concerning State Owned Enterprises. This research uses a normative juridical research type with the statutory approach and the concept approach. The legal material used is primary legal material consisting of legislation relating to bankruptcy, then secondary legal material consists of writing from the results of research, books, legal journals relating to bankruptcy and dictionaries. The problem that arises in this research is the disharmony of legal norms regarding the parties authorized to file bankruptcy requests for public companies as outlined in the Bankruptcy Law with the State Owned Enterprises Law. The results showed that the authority of the board of directors and the minister of finance in filing a bankruptcy application for a public company could be resolved using the principle of lex posteriori derogat legi priori, and for legal remedies that could be done was to file a judicial review in order to achieve legal certainty.