KEDUDUKAN SURAT EDARAN MENTERI KETENAGAKERJAAN SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG DIRUMAHKAN AKIBAT PANDEMI COVID-19

POSITION OF CIRCULAR LETTER OF THE MINISTER OF MANPOWER AS LEGAL PROTECTION FOR WORKERS WHO HAVE BEEN HOUSING DUE TO THE COVID-19 PANDEMIC

Dampak Pandemi Covid-19 pada ekonomi mengakibatkan pengusaha harus melakukan efisiensi faktor produksi demi kelangsungan usaha, salah satu langkah yang diambil ialah merumahkan pekerja. Perumahan pekerja tidak dikenal dalam UU Ketenagakerjaan maupun undang-undang lainnya, namun secara historis pengaturannya termuat dalam beberapa Surat Edaran (SE) yang dikeluarkan menteri yang membidangi ketenagakerjaan. Surat Edaran merupakan sarana komunikasi kedinasan yang bersifat pemberitahuan sehingga kekuatan mengikatnya bagi pekerja secara luas perlu dipertanyakan. Penelitian ini bertujun untuk menganalisa kedudukan SE Menteri dalam sistem perundang-undangan serta menganalisa kepastian hukum bagi pekerja yang dirumahkan akibat pandemic Covid-19. Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan konsep. Penelitian ini memanfaatkan bahan hukum primer, sekunder, serta terseier dan pengumpulan dilakukan dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan SE memang tidak secara langsung memiliki kekuatan mengikat karena bukan merupakan peraturan perundang-undangan. SE tersebut merupakan bagian dari kebijakan lembaga negara yang pada dasarnya ditujukan kepada para Gubernur meskipun demikian karena SE memuat substansi hubungan industrial, maka lahirlah keterikatan tidak langsung bagi pekerja dan pengusaha. Kementerian Ketenagakerjaan sebagai pemerintah yang membidangi ketenagakerjaan merupakan instansi yang paling mengenal ekosistem ketenagakerjaan, merupakan hal yang tepat jika pembentukan peraturan perundang-undangan didasarkan pada kewenangannya dalam bentuk Peraturan Menteri dengan muatan sanksi administratif.

Kata Kunci: Perumahan Pekerja, Surat Edaran, Covid-19

The impact of the Covid-19 pandemic on the economy has resulted in entrepreneurs having to make efficiency in production factors for business continuity, one of the steps taken is to lay off workers. Workers' housing is not recognized in the Manpower Act or other laws, but historically the arrangements have been contained in several Circulars (SE) issued by the minister in charge of manpower. Circulars are a means of official communication with a notification nature, so that their binding power for workers at large needs to be questioned. This study aims to analyze the position of the SE Minister in the legal system and analyze legal certainty for workers who have been laid off due to the Covid-19 pandemic. This research is included in normative legal research with the research approach used, namely the statutory and conceptual approach. This research utilizes primary, secondary, and tertiary legal materials and the collection is carried out by means of a literature study. The results of the study show that SE does not directly have binding force because it is not a statutory regulation. The SE is part of the policy of state institutions which are basically aimed at the Governors, however, because the SE contains the substance of industrial relations, there is an indirect bond between workers and employers. The Ministry of Manpower as the government in charge of manpower is the agency that is most familiar with the employment ecosystem, it is appropriate if the formation of legislation is based on its authority in the form of a Ministerial Regulation with administrative sanctions.

Keywords: Lay off, Circular Letter, Covid-19