Kajian Yuridis Perumusan Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang Tentang Mata Uang Terhadap Surat Dakwaan Dalam Putusan Peredaran Mata Uang Palsu (Studi Putusan No. 244/ Pid.B/ 2012/ PN.KBM)

Juridical Study Of The Formulation Of Article 36 Verse (3) Law Concerning Currency Towards Indictment In Counterfeit Currency Circulation (Study Of Decree No. 244 / Pid.B / 2012 / PN.KBM)

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 244/ Pid.B/ 2012/ PN.KBM mengenai perkara tindak pidana peredaran mata uang palsu, dalam proses perkara pada tahap penuntutan lebih memilih untuk menggunakan dasar aturan umum yaitu Pasal 245 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang memuat ketentuan perihal peredaran mata uang palsu tanpa menggunakan aturan khusus yang telah ada. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian mengenai kesesuaian surat dakwaan oleh Penuntut Umum terhadap hukum acara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum pertimbangan Penuntut Umum dalam merumuskan surat dakwaan Putusan Nomor 244/ Pid.B/ 2012/ PN.KBM mengenai peredaran mata uang palsu secara formil sudah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia, namun belum sesuai secara materiil. Hal tersebut dikarenakan perbuatan terdakwa yang mengedarkan mata uang palsu memiliki nominal yang cukup besar untuk memberikan dampak terhadap perekonomian sehingga seharusnya menggunakan Undang-undang yang lebih khusus untuk menjadi dasar hukuman bagi terdakwa.  Penuntut Umum dalam mengajukan surat dakwaan tersebut tidak berdasarkan Pasal 36 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang yang seharusnya menjadi Undang-undang yang lebih bersifat khusus dalam menangani perkara peredaran mata uang palsu sehingga surat dakwaan ini memiliki kekurangan karena tidak berdasarkan pada asas penafsiran hukum yaitu Lex Specialis Derogat Legi Generali yang diatur dalam Pasal 63 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Decision of District Court Number 244 / Pid.B / 2012 / PN.KBM regarding the case of the crime of the circulation of counterfeit currency, in the case process at the prosecution stage preferring to use the basis of general rules namely Article 245 of the Criminal Law Code which contains provisions regarding circulation of counterfeit currencies without using special rules that already exist. This study aims to conduct a study of the suitability of the indictment by the Public Prosecutor against the procedural law and legislation in force in Indonesia. The research method used is normative juridical by using the statutory approach and conceptual approach. The results of the study showed that the legal basis for the consideration of the Public Prosecutor in formulating the indictment on Decision Number 244 / Pid.B / 2012 / PN.KBM regarding the circulation of fake currency formally was in accordance with applicable procedural law in Indonesia, but was not yet materially appropriate. That is because the defendant's act of circulating counterfeit currency has a nominal that is large enough to have an impact on the economy so that it should use more specific laws to become the basis of punishment for the defendant. The Public Prosecutor in submitting the indictment is not based on Article 36 of Law Number 7 of 2011 concerning Currency which should be a more specific Law in handling the circulation of counterfeit currency cases so that this indictment has shortcomings because it is not based on the principle of interpretation the law namely Lex Specialis Derogat Legi Generali regulated in Article 63 Paragraph (2) of the Criminal Law Code.