Analisis Penerapan Good Governance Pada Dinas Sosial Kota Surabaya

Analysis of Implementation Good Governance at the Surabaya City Social Service

Era modernisasi saat ini menjadi tantangan tersendiri bagi suatu birokrasi di Indonesia untuk senantiasa meningkatkan kualitas kinerjanya dengan penerapan good governance demi menjaga komitmennya dalam menjalankan suatu kebijakan. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan sejauh mana penerapan prinsip-prinsip good governance pada Dinas Sosial Kota Surabaya dan kendala apa saja yang dihadapi dalam proses penerapan prinsip-prinsip tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu menjelaskan secara rinci suatu peristiwa sosial yang terjadi di lapangan berdasarkan perspektif peneliti. Teori yang digunakan peneliti adalah teori UNDP dalam (Sedarmayanti, 2012) mengenai prinsip-prinsip good governance yang terdiri dari partisipasi masyarakat, aturan hukum, transparansi, daya tanggap, berorientasi pada konsensus, berkeadilan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara kepada 3 narasumber dari pegawai Dinas Sosial Kota Surabaya, observasi dengan melihat keadaan secara langsung di lokasi penelitian dan dokumentasi mengenai kegiatan yang berhubungan dengan penerapan good governance. Teknik analisis data terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip good governance antara lain prinsip partisipasi masyarakat dengan sosialisasi terhadap masyarakat terlebih dahulu sebelum menjalankan suatu program pemerintah serta dengan menyediakan layanan pengaduan melalui aplikasi wargaku dan aplikasi lapor, prinsip aturan hukum yang kurang menegakkan sanksi hukum terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran, dalam pelaksanaan tugas sudah berpedoman pada Perwali, prinsip transparansi belum ada akses yang lebih mudah dari komunikasi verbal antar pimpinan dengan staf maupun staf dengan staf, prinsip daya tanggap dengan selalu melakukan monitoring terhadap program yang sedang dijalankan serta mengupayakan tanggapan terhadap PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial), prinsip beorientasi pada konsensus dengan mengumpulan pihak-pihak yang bersangkutan kemudian dibahas dalam rapat kecil di dalam ruangan kerja yang bersangkutan, prinsip berkeadilan dengan tidak membedakan antara laki-laki atau perempuan, muda atau tua maupun perbedaan lainnya seperti status sosial, asal daerah dan juga agama, dalam pemberian tugas, pimpinan memberikan seluruh pegawai kesempatan yang sama, prinsip efektifitas dan efisiensi yaitu SDM yang ada dengan kepentingan yang harus ditangani setiap harinya tidak seimbang serta beberapa sarana dan prasarana ada yang tidak bisa difungsikan, prinsip akuntabilitas dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di akhir tahun, prinsip visi strategis masih belum ada di Dinas Sosial Kota Surabaya, masih menggunakan visi secara umum. Saran yang diberikan peneliti guna mengoptimalkan penerapan good governance yaitu dengan mengadakan sosialisasi terhadap para pegawai mengenai bagaimana tepatnya penerapan good governance, pimpinan harus lebih mengatur beban kerja pegawai untuk menghindari penyelesaian tugas menjadi lebih lama dan pemeliharaan sarpras, segera diadakan visi strategis untuk mendorong kinerja pegawai serta menerapkan sistem reward and punishment.

The current era of modernization is a challenge for a bureaucracy in Indonesia to continuously improve the quality performance by implementing good governance in order to maintain its commitment to implementing a policy. This article aims to describe the extent of the application of the principles of good governance at the Surabaya City Social Service and what obstacles are encountered in the process of applying these principles. This study uses a qualitative method, which describes in detail a social event that occurs in the field based on the researcher’s perspective. The theory used by the researcher’s is the UNDP theory in (Sedarmayanti, 2012) regarding the principles of good governance consisting of participation, rule of law, transparency, responsiveness, consensus oriented, equity, effectiveness and efficiency, accountability and strategic vision. Data collection techniques using interviews with  3 sources from the Surabaya City Social Service employees, observations by looking at the situation direcly at the research location and documentation of activities related to the implementation of good governance. Data analysis techniques consist of data collection, data reduction, data display and drawing conclusions. The result of the study indicate that the application of the principles of good governance includes the principle of community participation by socializing to the community first before carrying out a government program and by providing complaint services through the Wargaku application and the report application, the principle of the rule of law that does not enforce legal sanctions against employees who commit violations, in carrying out their duties they are guided by Perwali, the principle of transparency there is no easier access than verbal communication between leaders and staff or staff with staff, the principle of responsiveness by always monitoring the ongoing program and seeking responses to PMKS (People with Social Welfare Problems), the principle of being oriented to consensus by bringing together stakeholders. The parties concerned are then discussed in a small meeting in the work room concerned, the principle of fairness by not distinguishing between men or women, young or old or other differences such as social status, regional origin and and religion, in assigning tasks, the leadership gives all employees equal opportunities, the principle of effectiveness and efficiency is that existing human resources with interests that must be handled every day are not balanced and some facilities and infrastructure cannot be functioned, the principle of accountability with the existence of an Accountability Report Performance of Government Agencies (LAKIP) at the end of the year, the principle of strategic vision still does not exist in the Surabaya City Social Service, still uses the general vision. Suggestions given by researchers in order to optimize the implementation of good governance are by conducting socialization to employees about how true the implementation of good governance is, leaders must better regulate the workload of employees to avoid taking longer tasks to complete and infrastructure maintenance, immediately held a strategic vision to encourage the performance of the service apparatus and implement a reward and punishment system.