Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi di SMP Negeri  4 Sidoarjo dan SMP Negeri 4 Waru Kabupaten Sidoarjo 

The implementasion of Inclusive Education Policy in SMP Negeri  4 Sidoarjo and SMP Negeri 4 Waru Sidoarjo Region

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pendidikan inklusi terlaksana di dua kasus berbeda yakni di SMP Negeri 4 Sidoarjo dan SMP Negeri 4 Waru Kabupaten Sidoarjo. Implementasi kebijakan pendidikan inklusi tersebut ditinjau dari 4 variabel utama yaitu unsur komunikasi, unsur sumber daya, unsur disposisi dan unsur struktur birokrasi untuk menemukan model rekomended kebijakan pendidikan inklusi yang cocok dan sesuai di Kabupaten Sidoarjo.Penelitian ini menggunakan design kualitatif dengan jenis studi multi kasus. Tempat penelitian berada di SMP Negeri 4 Sidoarjo dan SMP Negeri 4 Waru. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung dan dokumentasi /catatan. Data penelitian dari kepala sekolah SMP, guru bidang studi, guru pembimbing khusus, tenaga kependidikan dan pejabat setingkat Sekretaris Dinas dan Kasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo yang terkumpul tersebut selanjutnya dianalisis secara mendalam dengan cara model analisis kasus tunggal yaitu dengan melalui kodensasi, display data dan penarikan kesimpulan pada masing-masing kasus. Selanjutnya dilakukan analisis lintas kasus guna menyusun sebuah konsep dan titik temuan diantara kasus-kasus yang ada. Validasi data penelitian menggunakan empat unsur utama yakni kreadibilitas, tranferabilitas, dependibilitas dan konfirmabilitas. Hasil penelitian menunjukan bahwa; (1) kebijakan pendidikan inklusi di SMP Negeri inklusi terencana disesuaikan ke dalam kebijakan visi, misi dan  tagline sekolah, kebijakan pengintegrasian pembelajaran inklusi di kelas, pembinaan organisasi kesiswaan (OSIS) dan kegiatan ekstra kurikuler sekolah, (2) komunikasi yang dibangun dalam implementasi kebijakan inklusi berjalan  efektif  meliputi: transmisi, kejelasan dan konsistensi, (3) sumberdaya dalam implementasi kebijakan inklusi meliputi sumberdaya manusia, finansial, fasilitas dan sistem informasi yang jelas, (4) disposisi pelaksana kebijakan meliputi: pemahaman, respon, komitmen dan keteladanan dan (5) struktur birokrasi yang meliputi standart operasional prosedure (SOP), fragmentasi/tugas, dan koordinasi yang berkesinambungan dalam mendukung dalam implementasi kebijakan inklusi di Kabupaten Sidoarjo.

The aims of the study are to analize the inclusion education policy at Governmental of Junior High School in two-different schools, namely SMP Negeri 4 Sidoarjo and SMP Negeri 4 Waru. The next is how to implement  the inclusive policy was viewed in terms of four main components, they are; communication, resources, disposition and bureaucratic structure. The last purpose is to find out a recommendated model of the implementation inclusion education policy at Junior High School in Sidoarjo Region.This study uses a qualitative design with multy case study. It is conducted in SMP Negeri 4 Sidoarjo and SMP Negeri 4 Waru separately. The data instruments are collected through in-depth interviews, direct observations and some recordings / documentations. Those data are organized, interpreted and analyzed by a single analysis and a cross-case analysis in order to construct some concepts and recommended model in usage. The data validity uses the credibility, the transparency, the dependency and the confirmability instruments.This results of the study are; (1) the policy of inclusion education at Government of Junior High School were attached in a school vision, a sschool mission and school tagline, the integration policy involves an extra education and an organization construction student activity, (2) the effective communication includes susch as a transmission, a clarity and a consistency of communacation,(3) the resources covers a human resources, a financial, a facility and an information system, (4) the disposition of executors policy consists of an understanding, a response, a commitment and a model exemplary, and the last is (5) the supportive bureaucracy structure that it covers such as a standard operational procedure (SOP), a fragmentation, and a continual coordination for supporting the implementation of inclusión education in Sidoarjo Region.