Pelanggaran Distinction Principle dalam International Armed Confict di Yaman Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional

The Violation of Distinction Principle in International Armed Conflict in Yemen Based on International Humanitarian Law

Sengketa bersenjata internasional di Yaman terjadi sejak tahun 2010 hingga sekarang yang melibatkan Kelompok Houthi dan Pemerintah Yaman beserta koalisinya. Konflik ini telah menimbulkan banyak korban jiwa diantaranya penduduk sipil. Sementara itu, berdasarkan distinction principle sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 48 Protokol Tambahan I tahun 1977 menyatakan bahwa para pihak dalam konflik bersenjata harus membedakan antara penduduk sipil dan kombatan serta dilarang untuk menjadikan penduduk sipil sebagai sasaran serangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan merumuskan tindakan yang dilakukan oleh Kelompok Houthi dan Pemerintah Yaman dalam konflik bersenjata di Yaman telah melanggar atau tidak distinction principle berdasarkan Hukum Humaniter Internasional serta menentukan sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelanggaran distinction principle. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, khususnya sumber-sumber hukum internasional serta pendekatan konseptual yang dianalisis dengan menggunakan teknik perskriptif. Hasil penelitian dan pembahasan menyatakan bahwa  pertama, Kelompok Houthi dan Pemerintah Yaman beserta Koalisinya telah melakukan pelanggaran terhadap dictinction principle dengan melakukan serangan yang tidak memenuhi unsur distinction principle. Kedua, sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelanggaran distinction principle dalam sengketa bersenjata internasional di Yaman diantaranya adalah penjara waktu tertentu berdasarkan Statuta Roma dan sanksi non-militer, terutama embargo senjata berdasarkan Piagam PBB.

The international armed conflict in Yemen have occurred since 2010 until now involving the Houthis and the Yemeni Government and their coalition. This conflict has claimed many lives, many of whom are civilians. Meanwhile based on the distinction principle as stated in Article 48, Article 51 number 2, and Article 52 number 2 of Additional Protocol I 1977 states that parties to an armed conflict must distinguish between civilians and combatants and are prohibited from targeting civilians as attacks. This study aims to analyze and formulate what actions taken by the Houthis and the Yemeni Government in armed conflict in Yemen violate the distinction principle based on International Humanitarian Law and determining the sanctions that can be imposed on violations of the distinction principle. This research is a normative study using a statutory and conceptual approach and using descriptive analysis techniques. The results of the study and discussion stated that first, the Houthi Group and the Yemeni Government and their Coalition had violated the dictinction principle by conducting indiscriminate attacks through attacks on places that were filled with civilians, such as housing, markets and airports. Second, sanctions that can be imposed on violations of the distinction principle in international armed conflict in Yemen are certain-time prison based on the Rome Statute and non-military sanctions, especially arms embagoes based on the United Nations Charter.