IMPLEMENTASI KEWAJIBAN PENGGUNA PEKERJA RUMAH TANGGA ATAS PROGRAM JAMINAN SOSIAL DI KOTA SURABAYA

IMPLEMENTATION OF OBLIGATIONS USERS OF DOMESTIC WORKERS FOR SOCIAL SECURITY PROGRAM IN THE CITY OF SURABAYA

Jaminan sosial merupakan hak seluruh rakyat Indonesia sebagaimana telah diatur dalam Pasal 28H ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945. Jaminan sosial yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan program negara yang bertujuan untuk memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jaminan sosial adalah instrumen yang sangat dibutuhkan oleh pekerja untuk melindungi dirinya dari resiko yang didapatkan saat bekerja. Saat ini, perlindungan jaminan sosial secara keseluruhan hanya melindungi pekerja formal. Pekerja informal khususnya Pekerja Rumah Tangga (PRT) kerap mendapati diri mereka tidak terlindungi oleh jaminan sosial. Hal tersebut tidak selaras dengan Pasal 11 huruf g Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang menyatakan bahwa “Kewajiban pengguna: ... g. mengikutsertakan dalam program jaminan sosial”. Penelitian bertujuan untuk menganalisis implementasi Kewajiban Pengguna PRT atas jaminan sosial PRT di Kota Surabaya dan untuk mengetahui PRT membutuhkan jaminan sosial di dalam kehidupannya sebagai jaminan dari risiko ketidakpastian saat bekerja. Menganalisis faktor-faktor penghambat yang dialami oleh Pengguna PRT dalam melaksanakan kewajibannya untuk mengikutsertakan PRT dalam jaminan sosial. Penelitian ini menggunakan menggunakan penelitian hukum empiris dengan model penelitian yuridis sosiologis yang mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat. Penelitian ini dilakukukan di Kota Surabaya, karena pernah terjadinya kasus PRT yang meninggal karena sakit dirumah pengguna PRT di Kota Surabaya. Informan dalam penelitian ini adalah Pengguna PRT yang berdomisili di Kota Surabaya dan PRT minimal berusia 18 tahun sesuai dengan Pasal 4 Permenaker Perlindungan PRT. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh informan secara lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari oleh peneliti.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak ditemukan Pengguna PRT yang belum mengetahui kewajiban untuk mengikutsertakan PRT nya kedalam Jaminan Sosial. Dalam penelitian menunjukkan lima Pengguna PRT mengakui baru mengetahui peraturan tersebut dan empat diantaranya belum melaksanakan kewajibannya untuk mengikutsertakan PRT dalam Jaminan Sosial. Adapula faktor penghambat dalam implementasi kewajiban Pengguna PRT atas jaminan sosial PRT di Kota Surabaya diantaranya, lemahnya Permenaker Perlindungan PRT dimana Peraturan tersebut belum bisa menjadi payung hukum PRT, kurangnya pengawasan dari lembaga yang berwenang memberikan perlindungan PRT atas Jaminan Sosial di Kota Surabaya yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan Kota Surabaya, lalu kurangnya sumber informasi bagi pengguna PRT mengenai perlindungan PRT dan minimnya kesadaran masyarakat akan sebuah peraturan yang berlaku mengenai hak dasar warga negara dalam mendapatkan perlindungan jaminan sosial khususnya PRT di Kota Surabaya.

Social security is the right of all Indonesian people as regulated in Article 28H paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Social security organized by the Social Security Administering Body (BPJS) is a state program that aims to provide certainty of social protection and welfare for all Indonesian people. Social security is an instrument that is needed by workers to protect themselves from the risks that are obtained while working. Currently, social security protection as a whole only protects formal workers. Informal workers, especially domestic workers (PRT) often find themselves not protected by social security. This is not in line with Article 11 letter g of the Regulation of the Minister of Manpower of the Republic of Indonesia Number 2 of 2015 concerning the Protection of Domestic Workers which states that “Users' obligations: ... g. participate in the social security program”. This study aims to analyze the implementation of Domestic Workers' Obligations for domestic workers' social security in the city of Surabaya and to find out that domestic workers need social security in their lives as a guarantee from the risk of uncertainty at work. Analyze the inhibiting factors experienced by domestic workers in carrying out their obligations to include domestic workers in social security. This study uses empirical legal research with a sociological juridical research model that has an object of study on community behavior. This research was conducted in the city of Surabaya, because there had been cases of domestic workers who died of illness at the homes of domestic workers in the city of Surabaya. Informants in this study were domestic workers domiciled in the city of Surabaya and domestic workers at least 18 years of age in accordance with Article 4 of the Minister of Manpower for the Protection of Domestic Workers. This study uses a qualitative approach by producing analytical descriptive data, namely data stated by the informant orally and real behavior, which is researched and studied by the researcher. The results of the study indicate that there are still many domestic workers who do not know the obligation to include their domestic workers into Social Security. In the study, five domestic workers admitted that they only knew about the regulation and four of them had not carried out their obligations to include domestic workers in Social Security. There are also inhibiting factors in the implementation of the obligations of domestic workers for domestic workers' social security in the city of Surabaya, including the weakness of the Permenaker for the protection of domestic workers where the regulation cannot yet become a legal umbrella for domestic workers, the lack of supervision from institutions authorized to provide protection for domestic workers on social security in the city of Surabaya, namely BPJS Health and BPJS Employment for the City of Surabaya, then the lack of sources of information for domestic workers regarding the protection of domestic workers and the lack of public awareness of an applicable regulation regarding the basic rights of citizens in obtaining social security protection, especially domestic workers in the city of Surabaya.